Pemerintah Italia Siapkan Aturan Larang Cadar di Sekolah dan Batasi Kuota Siswa Asing per Kelas

Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengumumkan rencana kebijakan baru yang melarang penggunaan penutup wajah seperti cadar di sekolah sekaligus membatasi jumlah siswa asing dalam satu kelas. Langkah ini diungkap langsung oleh Meloni saat menegaskan kembali citra politik sayap kanannya, Brothers of Italy, dalam sebuah acara kepemudaan partai tersebut.

"Segera akan diajukan sebuah kebijakan dalam rapat kabinet untuk menetapkan secara hukum jumlah maksimum siswa asing dalam satu kelas," kata Meloni dikutip Reuters, Minggu (20/9). Ia tidak menyebutkan berapa angka pasti batas maksimum siswa asing yang nantinya diperbolehkan masuk ke dalam satu ruang kelas.

Meloni membangun argumennya melalui logika sederhana tentang kapasitas adaptasi anak. Jika hanya ada satu anak dalam satu kelas yang tidak memahami bahasa Italia, anak tersebut kemungkinan besar dapat mempelajari bahasa itu dan berintegrasi dengan cepat berkat bantuan teman sekelas serta guru. "Namun, jika jumlah anak yang tidak memahami bahasa tersebut menjadi banyak atau bahkan mayoritas, itu bukan lagi integrasi, melainkan pengabaian," imbuhnya.

Kebijakan ini tidak hanya menyasar anak-anak. Orang tua siswa asing yang menghadapi kesulitan serius dalam berintegrasi dengan sistem pendidikan juga diwajibkan belajar bahasa Italia. Di sisi lain, aturan yang tengah digodok memuat larangan tegas menggunakan penutup wajah seperti niqob maupun burqa di lingkungan sekolah. "Kalian harus bersekolah dengan wajah terbuka, dan di Italia tidak seorang pun, atas nama tradisi yang nyata maupun yang dianggap sebagai tradisi, boleh memutuskan bahwa seorang perempuan muda harus menutupi dirinya," ujar Meloni.

Langkah Roma ini lahir dari tekanan geografis yang tak bisa ditawar. Italia termasuk negara Eropa yang paling banyak menghadapi kedatangan migran karena lokasinya di kawasan Mediterania tengah. Kondisi tersebut menjadikan isu migrasi sebagai persoalan sensitif sekaligus tantangan besar bagi pemerintahan yang silih berganti. Integrasi para migran, terutama mereka yang berasal dari negara-negara mayoritas Muslim, masih menjadi isu kontroversial dalam politik dan masyarakat Italia. Perdebatan mengenai simbol keagamaan, integrasi budaya, aturan kewarganegaraan, dan kebijakan imigrasi kerap memicu polarisasi opini publik.

Data di lapangan menunjukkan skala persoalan yang dihadapi sistem pendidikan Italia. Menurut Fondazione ISMU, lembaga riset yang bergerak di bidang migrasi, siswa yang bukan warga negara Italia mencapai 11,6 persen dari seluruh siswa yang bersekolah di Italia. Angka itu berarti hampir 12 dari setiap 100 siswa di kelas-kelas negeri maupun swasta adalah warga asing.

Analisis Redaksi

Pengumuman Meloni jelas merupakan manuver politik ganda. Di satu sisi, ia merespons data 11,6 persen siswa asing dari Fondazione ISMU sebagai justifikasi teknis. Di sisi lain, momentum acara kepemudaan Brothers of Italy membuktikan bahwa kebijakan ini dirancang untuk mengonsolidasikan basis pemilih sayap kanan menjelang siklus elektoral berikutnya. Ketiadaan angka pasti soal kuota siswa asing per kelas mengindikasikan bahwa detail regulasi masih cair dan berpotensi dinegosiasikan di tingkat kabinet.

Kewajiban orang tua migran untuk belajar bahasa Italia bakal membebani kelompok yang sudah rentan secara ekonomi. Tanpa penyediaan fasilitas kursus gratis yang memadai, pasal ini rawan menjadi alat sanksi administratif ketimbang instrumen integrasi yang sesungguhnya. Pelarangan niqob dan burqa juga dipastikan akan menyeret pemerintah ke ranah gugatan hukum terkait kebebasan beragama.

Ke depan, draf aturan ini perlu diawasi ketat saat masuk agenda rapat kabinet. Jika disahkan tanpa parameter yang terukur, sekolah-sekolah di wilayah dengan konsentrasi migran tinggi seperti Sisilia atau Lampedusa akan menanggung beban birokrasi paling berat. Reaksi dari negara-negara asal migran dan lembaga hak asasi manusia Eropa juga patut dinantikan sebagai barometer diplomatik.