Jaringan Milisi Iran di Timur Tengah Terdegradasi Usai AS dan Israel Ubah Doktrin Strategis

Republik Islam Iran selama dua dekade terakhir membangun jaringan milisi bersenjata di berbagai negara Timur Tengah, mulai dari Yaman hingga Lebanon, namun model proksi itu kini mengalami degradasi serius setelah Amerika Serikat dan Israel mengubah doktrin strategis mereka secara fundamental. Jaringan yang disebut Teheran sebagai "poros perlawanan" ini mencakup Houthi, Hizbullah, Pasukan Mobilisasi Populer di Irak, hingga Zaynabiyoun Brigade di Suriah.

Konflik terbaru melibatkan milisi Houthi yang bermarkas di Yaman dan sedang berkonflik dengan Arab Saudi. Kelompok ini didanai dan dilatih langsung oleh Iran. Michael Knights, kepala peneliti di Horizon Engage yang telah menulis banyak tentang Houthi, memberikan penilaian tajam terhadap posisi mereka dalam arsitektur pertahanan Teheran. "Mereka adalah sekutu regional Iran yang paling berkomitmen, paling murni secara ideologis, dan paling agresif," kata Knights.

Houthi jelas bukan satu-satunya sayap tempur Iran. Di Lebanon, Teheran membiaya dan melatih Hizbullah yang kini menjelma menjadi milisi terbesar dan paling berkembang di Timur Tengah. Kelompok ini diinisiasi oleh grup berpaham Syiah asal Iran dan sudah beroperasi di Lebanon selama 20 tahun. Sementara itu di Irak, terdapat Quwwāt al-Ḥashd ash-Shaʿbī atau yang lebih dikenal sebagai Pasukan Mobilisasi Populer (PMF), sebuah jaringan paramiliter yang disponsori pemerintah Irak tetapi punya hubungan erat dengan Iran.

Jangkauan militer Teheran juga menancap di Suriah melalui Zaynabiyoun Brigade. Kelompok milisi Syiah ini eksis sejak 2014 dan dilatih langsung oleh pasukan Quds Iran di bawah komando pasukan Garda Revolusi Iran. Menurut laman Harvard Kennedy School, seluruh kelompok ini dirajut dalam narasi besar kepemimpinannya atas "poros perlawanan" yang menampilkan jaringan tersebut sebagai front persatuan melawan Israel dan Amerika Serikat di bawah panji dukungan untuk Palestina.

Berdasarkan ideologi "mengekspor revolusi", retorika Iran seputar kelompok-kelompok bersenjata di Lebanon, Yaman, Irak, Suriah, Gaza, dan wilayah yang lebih luas secara konsisten mengacu pada gagasan "kesatuan front" untuk memproyeksikan citra koordinasi yang mulus dan koherensi strategis. Lina Khatib, Dosen Tamu di Inisiatif Timur Tengah Sekolah Harvard Kennedy, membedah strategi ini dalam makalahnya yang dipublikasikan April lalu. "Kerangka kerja ini dirancang untuk memposisikan Iran sebagai kekuatan regional dominan yang membentuk dinamika keamanan Timur Tengah," kata Khatib.

Namun realitas di lapangan berubah drastis. Sebagian besar negara Teluk secara konsisten memandang Iran dan jaringan proksinya sebagai ancaman keamanan serius, meski selama lebih dari satu dekade kebijakan AS justru memprioritaskan masalah nuklir Iran ketimbang intervensi regionalnya. Kondisi itu mendorong negara-negara Teluk mengejar de-eskalasi dengan Teheran sebagai strategi manajemen risiko. Peristiwa serangan 7 Oktober akhirnya mengkristalkan persepsi bahwa kekuatan proksi Iran merupakan ancaman eksistensial regional, bukan sekadar tantangan keamanan yang bisa dikendalikan.

Analisis Redaksi

Pergeseran sikap Washington dan Tel Aviv menandai akhir dari era toleransi terhadap ekspansi militer Iran. Serangan 7 Oktober menjadi titik balik yang menghancurkan ilusi bahwa de-eskalasi diplomatik mampu membatasi kapasitas Teheran menggoyahkan stabilitas kawasan. Ketika sebagian besar proksi kehilangan kemampuan militer, politik, dan keuangan mereka, fondasi "poros perlawanan" yang dibangun dua dekade terakhir mulai retak dari dalam.

Kehadiran pemerintahan Donald Trump mempercepat keruntuhan paradigma lama tersebut. Kebijakan AS kini bergeser untuk lebih selaras dengan penilaian Israel bahwa peran regional Iran harus dihadapi secara langsung, bukan diakomodasi lewat negosiasi setengah hati. Bagi negara-negara Teluk yang selama ini terjebak dalam strategi manajemen risiko, perubahan doktrin ini membuka ruang baru sekaligus memunculkan ketidakpastian eskalasi yang jauh lebih berbahaya.

Langkah logis berikutnya menuntut kewaspadaan tinggi terhadap respons asimetris Iran. Kehilangan proksi konvensional tidak otomatis membuat Teheran mundur dari panggung geopolitik. Mereka kemungkinan akan merestrukturisasi jaringan militernya ke bentuk yang lebih sulit dilacak, atau justru memprovokasi konflik terbuka untuk memaksa komunitas internasional kembali ke meja perundingan. Dinamika ini menempatkan seluruh kawasan Timur Tengah di ambang fase baru yang jauh lebih volatil.