Uni Eropa Desak AS Tinjau Ulang Penolakan Visa Presiden Palestina untuk Sidang Umum PBB

Uni Eropa secara resmi menyatakan penyesalan mendalam atas keputusan Amerika Serikat yang kembali menolak memberikan visa kepada pejabat Palestina, khususnya Presiden Mahmoud Abbas, untuk menghadiri Sidang Umum PBB di New York pekan depan. Langkah Washington ini memicu reaksi diplomatik langsung dari Brussels yang mendesak agar pemerintahan Presiden AS Donald Trump mempertimbangkan ulang kebijakan tersebut.

Juru bicara dinas diplomatik Uni Eropa, Anouar El Anouni, menyuarakan keberatan itu secara terbuka pada Sabtu (19/9). "Kami menyesalkan keputusan untuk memperpanjang penolakan visa masuk bagi anggota delegasi Palestina untuk tahun kedua berturut-turut," kata El Anouni seperti dikutip AFP. Ia menegaskan bahwa kewajiban sebagai negara tuan rumah tidak bisa diabaikan begitu saja.

El Anouni merujuk pada perjanjian yang ada mengenai markas besar PBB. Berdasarkan kerangka hukum internasional tersebut, Uni Eropa mendesak Amerika Serikat untuk mempertimbangkan kembali keputusan ini. Sikap Brussels menunjukkan bahwa mereka melihat penolakan visa ini bukan sekadar urusan administratif bilateral, melainkan pelanggaran terhadap norma multilateralisme yang mengikat negara tuan rumah markas besar PBB.

Ini merupakan kali kedua secara berturut-turut pemerintahan Trump menutup pintu bagi delegasi Palestina. Tahun lalu, penolakan serupa memaksa Abbas menyampaikan pidatonya melalui video. Majelis Umum PBB telah mengantisipasi hambatan ini dengan melakukan pemungutan suara pada Kamis, menghasilkan keputusan 152-3 yang memungkinkan Abbas kembali tampil secara virtual tahun ini. Sidang Majelis Umum sendiri dijadwalkan dimulai pada Selasa pekan depan.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres ikut angkat bicara pada Jumat. Ia menyatakan kekhawatiran serius bahwa langkah Washington akan berdampak "pada kemampuan Negara Palestina untuk berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa". Di saat yang sama, hanya anggota misi Palestina untuk PBB yang diizinkan hadir secara fisik. Ironisnya, AS memberikan visa kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu beserta seluruh delegasinya.

Konteks penolakan ini sangat krusial. Kekerasan yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat justru meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Serangan ke Jalur Gaza juga kembali memanas meskipun gencatan senjata telah disepakati dengan bantuan mediator AS. Pembungkaman akses diplomatik Palestina di forum tertinggi dunia terjadi tepat ketika eskalasi militer di lapangan sedang mencapai titik didih.

Analisis Redaksi

Penolakan visa untuk tahun kedua berturut-turut ini bukan kecelakaan birokrasi. Ini adalah instrumen tekanan politik yang digunakan Washington untuk membatasi ruang gerak diplomatik Palestina di panggung global. Ketika AS tetap membuka karpet merah bagi Netanyahu sambil menutup pintu bagi Abbas, pesan yang dikirimkan ke komunitas internasional sangat terang: Washington tidak lagi berpura-pura menjadi mediator netral dalam konflik ini.

Yang patut diwaspadai adalah preseden hukum yang sedang dibangun. Jika negara tuan rumah markas besar PBB leluasa menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh berpidato berdasarkan afiliasi politiknya, fondasi diplomasi multilateral akan retak. Voting 152-3 di Majelis Umum membuktikan isolasi diplomatik AS dalam isu ini, tetapi angka mayoritas mutlak tersebut belum tentu mampu mengubah kebijakan nyata di lapangan.

Langkah selanjutnya yang paling logis adalah uji materi terhadap kewajiban negara tuan rumah di bawah Perjanjian Markas Besar PBB 1947. Tanpa mekanisme penegakan hukum yang memaksa, pernyataan penyesalan dari Uni Eropa maupun Guterres hanya akan berakhir sebagai catatan kaki sejarah. Sementara itu, warga sipil di Tepi Barat dan Gaza terus menanggung ongkos nyata dari matinya jalur diplomasi ini.