Luhut Bahas Restrukturisasi Utang Whoosh dengan Pejabat China di Beijing
Menyoroti perkembangan startup, bisnis lokal, dan ekonomi digital di Indonesia.

Pembahasan mekanisme pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh menjadi agenda utama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dalam pertemuan bilateral di Beijing. Dalam dialognya dengan Ketua Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) China, Zheng Shanjie, Luhut menegaskan pentingnya penyelesaian teknis struktur utang agar tidak merugikan kepentingan nasional.
Luhut mengungkapkan bahwa diskusi tersebut berlangsung dalam suasana keakraban mengingat Zheng Shanjie merupakan rekan lamanya. "Saat bertemu dengan ketua Zheng Shanjie dari NDRC yang adalah teman lama, saya juga singgung mengenai kereta api cepat dan juga mengenai masalah utang Whoosh itu," kata Luhut di Beijing, Jumat (18/9) seperti dikutip dari Antara. Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Luhut ke China pada 15-18 September.
Selama berada di Negeri Tirai Bambu, Luhut menghadiri sejumlah forum strategis termasuk "China Economic and Social Forum 2026" di Hangzhou, Provinsi Zhejiang. Ia juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi, Sekjen Komite Nasional Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat China (CPPCC) Wang Dongfeng, serta memberikan kuliah umum di Universitas Tsinghua. Integrasi koordinasi antar-lembaga menjadi kunci dalam proses negosiasi ini.
Luhut menekankan bahwa tindak lanjut teknis tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja karena berpotensi menimbulkan kerugian bagi Indonesia. Ia memastikan bahwa struktur pembayaran utang telah dikomunikasikan secara menyeluruh kepada para pemangku kepentingan kunci. "Karena kita tidak boleh biarkan berlalu begitu saja, yang rugi kita juga, harus ada yang 'follow up' teknis dan kita bicara bagaimana struktur (pembayaran utang)," jelas Luhut. Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menteri Keuangan Suahasil Nazara telah menerima konfirmasi terkait hal ini.
Optimisme mengalir dari pihak Indonesia setelah mendapat lampu hijau dari kepala negara. Luhut menyatakan bahwa pihak China tidak keberatan dengan mekanisme yang ditawarkan. "Tidak ada masalah, dan kalau kita lihat Whoosh sudah mengubah pola hidup kita karena bisa rumah di Jakarta, makan siang sudah di Bandung, bisa bolak-balik," papar Luhut. Ia bahkan menyampaikan aspirasi masyarakat untuk memperluas jaringan Whoosh hingga Surabaya dalam pertemuan tersebut.
Mengenai keberlanjutan operasional, Luhut menyarankan Presiden Prabowo untuk menunjuk menteri koordinator yang relevan, entah itu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) atau pejabat lain, untuk mengeksekusi langkah selanjutnya. Di sisi lain, mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengungkapkan skema restrukturisasi utang menggunakan cicilan sekitar Rp1 triliun per tahun dengan tenor hingga 80 tahun. Skema ini dinilai lebih ringan dari perkiraan awal dan masih dapat ditangani oleh Kementerian Keuangan.
Pemerintah juga berencana mengambil alih kepemilikan 60 persen saham di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dari konsorsium BUMN melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sementara 40 persen sisanya tetap dipegang Beijing Yawan HSR Co. Ltd. Proses due diligence dan evaluasi nilai saham PSBI sedang berjalan. CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani memastikan proses pengambilalihan pengelolaan KCIC ke Kemenkeu tetap berjalan meski terjadi pergantian jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara.
Analisis Redaksi
Langkah Luhut membawa isu utang Whoosh langsung ke meja negosiasi tingkat tinggi di Beijing menunjukkan urgensi pemerintah dalam menyelesaikan beban finansial proyek strategis ini. Keterlibatan personal Luhut yang memiliki relasi kuat dengan pejabat China menjadi aset diplomasi ekonomi yang efektif untuk mempercepat kesepakatan teknis. Hal ini penting untuk mencegah tumpukan bunga utang yang dapat membebani anggaran negara dalam jangka panjang.
Rencana restrukturisasi dengan tenor 80 tahun dan cicilan Rp1 triliun per tahun tampaknya menjadi jalan tengah yang realistis. Meskipun tenornya sangat panjang, beban tahunan yang relatif kecil memberikan ruang fiskal bagi Kementerian Keuangan untuk mengelola arus kas tanpa mengganggu pos belanja prioritas lainnya. Kunci keberhasilan selanjutnya terletak pada eksekusi pengalihan saham dan integrasi manajemen KCIC ke bawah koordinasi kementerian teknis yang ditunjuk Presiden Prabowo.
Aspirasi perluasan jalur hingga Surabaya yang disampaikan Luhut perlu dicermati secara kritis. Sebelum memikirkan ekspansi, fondasi keuangan dan operasional Whoosh harus benar-benar stabil pasca-restrukturisasi. Pemerintah harus memastikan bahwa model bisnis kereta cepat ini benar-benar berkelanjutan secara komersial, bukan hanya menjadi simbol infrastruktur yang indah namun membebani APBN secara struktural.
BERITA TERKAIT (Ekonomi & Pasar)

Di Tengah Gejolak IHSG, ANTM Disorot: Yield Dividen Potensial Tembus 14% dengan Target Harga Rp5.500

Menteri LH Buka Dugaan Pembakaran Hutan sebagai Sabotase Citra Pemerintah, Telusuri 335 Konsesi Perusahaan

Superbank Catat Lonjakan PBT 376% di Q3-2026, Didorong DPK Naik 79% dan Ekosistem Digital
