KKP Optimalkan Mutu Produk Perikanan Perkuat Penerima Devisa

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar serangkaian program peningkatan mutu produk perikanan guna memperkuat daya saing ekspor dan memaksimalkan penerimaan devisa negara.

Langkah itu diarahkan agar hasil tangkapan dan budidaya nelayan serta petani Indonesia memenuhi standar ketat pasar global, terutama Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang. "Kita dorong peningkatan mutu dari hulu hingga hilir," ujar petinggi KKP saat meninjau fasilitas pengolahan di salah satu pelabuhan perikanan, Rabu (16/9/2026).

Program mencakup pembinaan Good Handling Practice (GHP) dan Good Manufacturing Practice (GMP) di unit pengolahan, serta sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). KKP juga memperketat pengawasan residu obat dan kontaminan logam berat pada produk budidaya, syarat mutlak untuk lolos pemeriksaan lab negara tujuan.

Data KKP mencatat ekspor produk perikanan tahun 2025 mencapai 5,8 miliar dolar AS, tumbuh 12 persen dari tahun sebelumnya. Tuna, udang, dan ikan kerapu menjadi andalan utama. Namun, nilai per kilogram masih tergolong rendah karena mayoritas diekspor dalam bentuk mentah atau semi-olahan.

Para pelaku usaha di Bitung, Sulawesi Utara, mengakui biaya sertifikasi dan pembangunan fasilitas pendingin jadi beban tersendiri. "Modal kecil sulit memenuhi standar EU," kata seorang pengusaha pengolahan ikan yang meminta anonim. Ia menilai insentif fiskal dan akses permodalan bank jadi kunci agar program KKP tidak hanya berhenti di kertas.

Keterbukaan pasar melalui perjanjian perdagangan bebas seperti IPEF dan RCEP menambah tekanan. Standar keberlanjutan dan jejak karbon kini jadi syarat non-tarif yang tak bisa dielakkan. KKP menyiapkan sistem traceability berbasis digital agar setiap ekspor bisa ditelusuri asal tangkapannya.

Analisis Redaksi

Upaya KKP menyinggung inti masalah struktural: industri perikanan Indonesia selama ini terjebak di ujung rantai nilai rendah. Peningkatan mutu teknis memang diperlukan, tapi tanpa penyelesaian akses modal untuk pelaku usaha kecil dan menengah — yang jumlahnya ratusan ribu — sertifikasi hanya akan menguntungkan pemain besar. Program traceability digital yang digagas KKP langkah tepat, namun keberhasilannya bergantung pada integrasi data real-time dari titik tangkap hingga pelabuhan, suatu hal yang selama ini jadi PR rumah tangga sendiri karena tumpang tindih kewenangan dengan Kementerian Perhubungan dan Kemendag.

Langkah selanjutnya yang logis adalah sinkronisasi insentif: pajak impor nol untuk mesin pendingin, skema kredit usaha rakyat (KUR) berjangka panjang khusus sertifikasi, dan penyederhanaan izin ekspor. Jika KKP hanya fokus pada standar teknis tanpa membuka kemacetan pembiayaan dan birokrasi, target devisa 7,2 miliar dolar AS tahun 2027 akan tetap menjadi angka di kertas. Nelayan dan petani budidaya butuh harga jual yang adil, bukan hanya sertifikasi di dinding kantor.