DPR Dorong Audit Pengungsian Gempa NTT, Korban Jiwa di Kamp Lebih Banyak

Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap kondisi tempat pengungsian korban gempa Nusa Tenggara Timur. Langkah ini diambil setelah terungkap fakta mengejutkan bahwa jumlah kematian di lokasi pengungsian jauh melampaui korban yang tewas akibat guncangan gempa secara langsung.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menyatakan keprihatinan mendalam atas temuan data tersebut. Ia menyoroti anomali statistik di mana 94 warga meninggal dunia selama masa pemulihan di pengungsian, sedangkan korban meninggal akibat dampak langsung gempa bumi hanya berjumlah 48 orang. Dengan demikian, total korban jiwa terkait bencana ini mencapai 142 orang.

"Artinya lebih banyak korban gempa yang meninggal di pengungsian dibandingkan yang meninggal akibat dari gempa itu sendiri, sehingga harus ada audit ya terkait dengan kondisi di tempat pengungsian itu," tegas Charles saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, pada Kamis (16/7). Pernyataan ini mengindikasikan adanya kegagalan sistemik dalam manajemen darurat pasca-bencana.

Charles meyakini ketidakberesan dalam pengelolaan menjadi akar masalah tingginya angka kematian tidak langsung. Ia menduga kuat bahwa pelayanan kesehatan dan sanitasi di kamp-kamp pengungsian tidak memenuhi standar layak, yang berujung pada munculnya penyakit atau komplikasi medis yang seharusnya bisa dicegah. Kondisi ini dinilai kurang ideal dan memerlukan evaluasi segera untuk mencegah tragedi berulang.

Politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu juga mendorong koordinasi lintas sektor yang lebih ketat. Ia meminta pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk segera menginventarisir seluruh masalah di lapangan. Tujuan utamanya adalah memastikan tidak ada lagi penambahan korban jiwa di antara para penyintas yang sedang berusaha bangkit.

Data mengenai tingginya korban jiwa di pengungsian sebelumnya telah dikonfirmasi oleh BNPB. Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers daring pada Selasa (15/9). "Korban yang meninggal secara langsung akibat gempa bumi itu 48 orang, tetapi secara tidak langsung yang ada di pengungsian ada 94 orang," kata Berton seperti dikutip dari Youtube BNPB pada Kamis (17/9).

Analisis Redaksi

Kesenjangan signifikan antara korban langsung dan tidak langsung ini bukan sekadar angka statistik, melainkan indikator kritis dari lemahnya rantai komando penanggulangan bencana di tingkat lokal. Kematian di pengungsian biasanya disebabkan oleh penyakit menular, gizi buruk, atau kurangnya akses obat-obatan dasar, yang semuanya merupakan tanggung jawab logistik dan kesehatan publik. Jika 94 nyawa melayang di tempat yang seharusnya menjadi zona aman, maka ada kelalaian serius dalam distribusi bantuan dan pemantauan kesehatan.

Audit yang diminta DPR harus bersifat forensik administratif, bukan hanya inspeksi visual. Perlu ditelusuri apakah anggaran tanggap darurat terserap dengan tepat sasaran atau justru terhambat birokrasi. Koordinasi lintas kementerian yang ditekankan Charles Honoris sering kali macet di tataran implementasi lapangan karena ego sektoral. Tanpa integrasi data real-time antara dinas kesehatan daerah dan posko bencana, respons medis akan selalu terlambat.

Pemerintah harus memandang temuan ini sebagai peringatan keras. Protokol penanganan pascabencana perlu direvisi dengan menempatkan aspek kesehatan pengungsi setara dengan evakuasi awal. Jika langkah konkret seperti peningkatan fasilitas sanitasi dan tenaga medis di pengungsian tidak segera dilakukan, bencana alam berikutnya berpotensi menimbulkan korban jiwa ganda yang sebenarnya dapat dicegah melalui tata kelola yang profesional dan transparan.