Rusia dan China Veto Perpanjangan Pemantauan Sanksi Iran di DK PBB, AS Peringatkan Celah Pengawasan

Rusia dan China menggunakan hak veto mereka untuk menggulingkan resolusi yang didukung Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB, Kamis (17/9/2026) waktu setempat, yang bermaksud memperpanjang mandat panel pakar independen memantau pelaksanaan sanksi terhadap Iran. Sebelas negara anggota memberikan dukungan, sedangkan Pakistan dan Somalia memilih absen. Kegagalan resolusi ini menghapuskan mekanisme pelaporan netral yang seharusnya menjadi mata dan telinga dewan dalam melacak pelanggaran sanksi nuklir dan militer Teheran.

Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia tidak mengelak saat berbicara pasca pemungutan suara. "Kami sangat mendesak rekan-rekan Barat untuk menghentikan tindakan mereka yang sangat berbahaya di front Iran, yang mengancam semakin mempersulit penyelesaian krisis di Teluk Persia," tegannya di hadapan dewan. Ucapan Nebenzia mengulang narasi Moskow bahwa tekanan Barat justru memperdalam kebuntuan diplomatik, bukan memecahkannya.

Latar belakang kekacauan ini bermula pada September 2025, ketika Prancis, Jerman, dan Inggris — ketiga negara Eropa yang tetap setia pada kesepakatan nuklir 2015 — memicu mekanisme "snapback" yang menghidupkan kembali enam resolusi DK PBB lama. Dewan pun sepakat membentuk panel pakar baru. Namun selama bertahun-tahun, perbedaan pandangan di antara 15 anggota dewan melumpuhkan proses penunjukan para pakar itu sendiri. Kursi pengawas kosong, sementara sanksi tetap berlaku di kertas.

Wakil Duta Besar AS Jennifer Locetta memperingatkan konsekuensi nyata dari kekosongan itu. "Tanpa panel ahli independen, dewan ini kehilangan sumber utama pelaporan yang tidak memihak dan berbasis bukti mengenai pelanggaran sanksi, sehingga menciptakan kesenjangan pemantauan yang hanya menguntungkan rezim Iran dan mereka yang mendapatkan keuntungan dari penghindaran sanksi tersebut," kata Locetta dengan nada tegas. Peringatan itu bukan retorika kosong: Iran kini beroperasi di zona abu-abu di mana tidak ada mata independen yang memverifikasi apakah uranium mereka diperkaya melebihi batas, atau rudal balistik mereka melintasi batas resolusi.

Perseteruan meluas ke domain teknis pekan ini. Kepala Organisasi Energi Atom Iran Mohammad Eslami terhalang hadiri konferensi tahunan IAEA di Wina setelah Austria mencabut visasnya. Larangan perjalanan terhadap Eslami adalah bagian dari paket "snapback" yang menyasar pejabat kunci program nuklir dan rudal Iran. DK PBB sebelumnya menolak permintaan pembebasan sementara larangan itu. Media Tehran melaporkan delegasi Iran membatalkan keberangkatan sepenuhnya — sebuah gestur protes sekaligus demonstrasi isolasi diplomatik yang semakin mengental.

Misi Iran untuk PBB justru memuji veto ganda itu. Dalam unggahan di X, Tehran menyebut posisi Rusia dan China "konsisten dan berprinsip" serta menghentikan "upaya sinis Amerika Serikat dan sekutunya untuk menyalahgunakan Dewan Keamanan demi tujuan politik mereka". Bahasa diplomatik itu menyembunyikan kenyataan strategis: Iran kehilangan pengawas, tapi mendapatkan perisai politik dari dua kekuatan veto yang menolak narasi Barat.

Analisis Redaksi

Veto ganda ini menandai kehancuran sisa-sisa arsitektur pengawasan multilateral yang pernah dibangun lewat JCPOA 2015. Panel pakar bukan sekadar formalitas birokrasi; ia satu-satunya mekanisme yang memaksa Iran menjelaskan temuan-temuan IAEA di forum terbuka, di mana bukti fotografis dan data intelijen bisa dibantah atau dikonfirmasi secara transparan. Tanpa panel itu, dewan keamanan buta — dan Iran bebas menafsirkan batas sanksi sesuai kehendak sendiri.

Langkah Rusia dan China juga mengirim sinyal ke mitra mitra mereka di Global Selatan: tatanan berbasis aturan Barat bisa diblokir jika dianggap mengancam kedaulatan atau keseimbangan kekuatan regional. Pakistan dan Somalia yang absen bukan berarti netral; mereka memilih tidak mengambil pihak dalam pertarungan besar yang tidak memberi manfaat langsung bagi kepentingan domestik mereka. Ini pola baru: negara-negara non-blok menarik diri dari konfrontasi besar, menciptakan ruang hampa yang diisi oleh rivalitas kekuatan besar.

Selanjutnya, mata dunia akan tertuju pada dewan gubernur IAEA bulan depan dan apakah Iran akan mempercepat pengayaan uranium di Fordow atau Natanz sebagai respons atas "kekhianatan" Barat. AS dan E3 kemungkinan besar akan mengusung resolusi cekaman baru di IAEA, tapi tanpa dukungan DK PBB, giginya tumpul. Sementara itu, jalur diplomatik tersisa sempit: Oman dan Qatar pernah jadi perantara rahasia, tapi kredibilitas mereka tergantung pada keinginan Washington dan Tehran untuk berbicara — yang keduanya saat ini masih lebih memilih posisi keras demi audiens domestik masing-masing.