Menkop Ferry Juliantono Genjot Pembentukan Koperasi Pariwisata dan UMKM di Magelang

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong pelaku usaha, UMKM, ekonomi kreatif, hingga pelaku pariwisata di Magelang untuk segera membentuk koperasi guna memperkuat daya tawar ekonomi di tingkat akar rumput.

Imbauan itu disampaikan Ferry menjelang akhir pekan September 2026, saat meninjau potensi sektor pariwisata Borobudur yang dinilai belum sepenuhnya termanfaatkan oleh gerakan koperasi lokal. Ia menekankan bahwa struktur usaha kolektif justru menjadi pelindung alami bagi pemain kecil di hadapan aliran investasi besar.

Kementerian Koperasi memandang Magelang sebagai laboratorium nyata transformasi ekonomi kerakyatan. Alasan utamanya sederhana: jutaan wisatawan domestik dan mancanegara berdatangan ke Candi Borobudur setiap tahun, namun multiplier effect-nya sering terjebak di rantai perantara, tidak sampai ke tangan pengrajin batik, petani salak, atau pemandu wisata desa.

Menurut Ferry, keuntungan koperasi tak sekadar soal modal. Ia menggarisbawahi tiga pilar: pengelolaan dana bersama yang transparan, akses pembiayaan berjangka panjang dari Lembaga Keuangan Koperasi, serta kekuatan negosiasi harga yang adil bagi anggotanya. "Individu berdiri sendiri lemah, koperasi membuat mereka jadi genggam," tuturnya singkat.

Respons di lapangan menunjukkan dinamika sendiri. Sejumlah komunitas pengrajin kuliner dan batik di Kecamatan Mertoyudan dan Mungkid telah menggelar rapat anggota untuk mendirikan koperasi serba usaha. Di sisi lain, pengelola homestay dan jasa wisata di kawasan Borobudur mengakui butuh pendampingan teknis intensif soal tata kelola dan akuntansi, hal yang jadi rumah sakit klasik koperasi baru.

Analisis Redaksi

Gerakan Menkop ini menandai pergeseran paradigma: dari sekadar mendaftarkan koperasi ke menuju membangun ekosistem koperasi yang fungsional. Fokus pada pariwisata Borobudur adalah sasaran tepat karena potensi uangnya besar dan terlihat, namun tantangannya klasik — manajemen profesional. Tanpa pendampingan berkelanjutan dari Dinas Koperasi Kabupaten dan Provinsi, semangat awal mudah padam di tengah birokrasi izin dan laporan keuangan yang rumit bagi pemain non-formal.

Yang perlu diwaspadai bukan jumlah koperasi yang terbentuk, tapi *survival rate*-nya. Sejarah mencatat banyak koperasi pariwisata di Jawa Tengah bangkit lalu sirna karena konflik internal dan pencucian uang. Langkah logis selanjutnya Kementerian adalah memastikan program pendampingan *business development services* (BDS) tidak hanya bersifat seremonial, tapi menempel di lapangan minimal dua tahun pertama. Kunci sukses ada di konsistensi aparat pendamping, bukan hanya kehadiran menteri.