JK: Kebakaran Akibat Listrik Lebih Bahaya dari Banjir, 90 Persen Disebabkan Keteledoran Manusia

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI sekaligus Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) meminta Pemprov DKI Jakarta menggerakkan seluruh komponen untuk menegakkan disiplin listrik guna mencegah kebakaran yang dinilainya lebih mengancam jiwa dan harta dibanding banjir. Pernyataan itu disampaikannya saat meresmikan gedung baru PMI di Jakarta Pusat, Kamis (17/9), di mana ia mengungkap data bahwa 90 persen kebakaran di ibukota dipicu oleh faktor listrik.

"Kita sudah sepakat dengan Pak Gubernur untuk mengerahkan pemadam kebakaran, Satpol PP, mahasiswa elektronik di seluruh Jakarta dan PLN untuk menggerakkan disiplin listrik," ujar JK di hadapan para undangan. Ia menegaskan bahwa akar masalah bukan pada teknologi, melainkan pada perilaku manusia yang melampaui batas daya langganan.

Menurut JK, kebanyakan warga berlangganan daya 300 hingga 400 VA, namun beban penggunaan mencapai 500 hingga 600 VA. "Berkelebihan. Akhirnya panas, akhirnya terbakar," jelasnya dengan nada tegas. Korsleting akibat pemasangan sembarangan dan beban berlebih itulah yang ia sebut sebagai 'rumus' utama kebakaran di perkampungan padat Jakarta.

Perbandingan dengan banjir menjadi landasan JK menempatkan kebakaran sebagai prioritas mitigasi. "Kalau banjir, rumah masih ada, pakaian masih ada, cuma kotor. Tapi kalau kebakaran, habis semuanya," tandasnya. Ia menyoroti fakta bahwa hampir seluruh titik kebakaran terjadi di area perkampungan, di mana kerapatan bangunan mempercepat penyebaran api dan menyulitkan evakuasi.

Dalam klasifikasinya, JK membagi bencana menjadi tiga kategori: alam murni seperti gempa dan tsunami; campuran alam dan manusia seperti banjir; serta bencana buatan manusia seperti perang, konflik, dan kebakaran. "Kalau bencana karena manusia... itu karena manusia," tegasnya. Karena itu, ia mendesak agar fokus tidak hanya pada bantuan pasca bencana, tapi pada pencegahan dini melalui edukasi dan penegakan disiplin teknis.

JK berkeyakinan, jika disiplin listrik ditegakkan, 50 persen kasus kebakaran bisa ditekan. "50 persen kebakaran bisa turun karena 90 persen karena listrik, korsleting. Itu aja rumusnya," pungkasnya. Ajakan itu menuntut sinergi nyata antara Satpol PP, PLN, dan masyarakat, bukan sekadar apresiasi ceremonial.

Analisis Redaksi

Peringatan JK bukan retorika kosong, melainkan cerminan data sejarah kebakaran Jakarta yang selama ini didominasi korsleting. Masalahnya, penegakan "disiplin listrik" di perkampungan sering gagal di tingkat eksekusi karena tumpang tindih kewenangan: PLN mengaku sulit memutus sambungan ilegal tanpa bantuan Satpol PP, sementara Satpol PP enggan intervensi tanpa surat perintah hukum yang jelas. Tanpa memecah *deadlock* birokrasi itu, target penurunan 50 persen yang dijanjikan JK akan tetap terjebak di zona deklamasi.

Lebih jauh, klasifikasi JK yang menempatkan kebakaran sebagai "bencana buatan manusia" sepenuhnya menggeser beban tanggung jawab dari takdir ke negligensi sistemik. Ini berarti negara wajib hadir tidak hanya dengan damkar, tapi dengan program sertifikasi instalasi listrik massal bagi rumah tangga miskin, standarisasi kabel, dan sanksi tegas bagi penyedia *wiring* liar. Jika pencegahan hanya bersifat apel tanpa insentif teknis dan hukum yang mengikat, api akan terus menyambar titik lemah yang sama setiap musim kemarau.