Ibrahimov Sebut Restrukturisasi BUMN Butuh Tangan Tegas, Danantara Hapus 290 Entitas Hingga Agustus 2026

Profesor Hubungan Internasional Universitas Webster, Rovshan Ibrahimov, menilai restrukturisasi BUMN di bawah Presiden Prabowo Subianto memerlukan keputusan tegas untuk mencabut struktur yang telah berakar puluhan tahun, mencatat Danantara Indonesia telah menghapus 290 entitas hingga Agustus 2026.

Dalam analisis yang dimuat The Telegraph, Jumat (18/9), Ibrahimov menamai arah kebijakan itu sebagai "Prabowonomics". "Untuk mencabut struktur yang telah berakar kuat, diperlukan tangan yang cukup tegas," kata ia, menyoroti ambisi restrukturisasi yang menyentuh fondasi kepemilikan negara.

Pemetaan awal justru mengungkap skala masalah jauh lebih besar dari perkiraan. Ibrahimov mencatat temuan 1.074 entitas BUMN, angka yang melonjak jauh dari estimasi awal sekadar 300 hingga 400 entitas, membuka tabir betapa dalamnya akar permasalahan tata kelola aset negara.

Sebagai instrumen utama, Danantara tidak hanya difungsikan mengelola aset untuk kepentingan investasi. Lembaga itu diarahkan mendukung prioritas pembangunan strategis, mulai dari hilirisasi sumber daya hingga penciptaan lapangan kerja, menempatkan peran ekonomi di luar sekadar efisiensi administratif.

Meski mengakui kecepatan eksekusi, Ibrahimov tidak mengabaikan kritik terhadap konsentrasi kewenangan besar di tangan Danantara serta pertanggungjawabannya yang lurus ke Presiden. Ia menyoroti struktur pengawasan yang terbatas sebagai risiko sistemik yang harus dikelola.

Menurut akademisi itu, keberhasilan model ini pada ujungnya bergantung pada kemampuan pemerintah mengelola risiko dan berani mengambil keputusan sulit. Tanpa itu, tangan tegas yang dinanti justru berpotensi memicu ketidakefisienan baru di lapisan bawah.

Analisis Redaksi

Angka 1.074 entitas bukan sekadar statistik, tapi bukti fisik bloatware birokrasi yang dibiarkan membengkak selama desain. Penghapusan 290 entitas dalam kurang dari dua tahun menunjukkan kecepatan operasional yang langka, namun pertanyaan kritis tetap: apakah merger dan likuidasi itu murni berbasis efisiensi ekonomi atau terpaksa mengejar target kuantitatif? Sejarah BUMN penuh dengan kasus merger yang justru melahirkan entitas baru yang lebih besar, lebih berat, dan lebih sulit dikendalikan.

Konsentrasi kewenangan di Danantara memang memotong birokrasi, tapi menciptakan single point of failure yang berbahaya. Pertanggungjawaban hanya ke Presiden berarti Prabowonomics bergantung sepenuhnya pada integritas pribadi pemegang kekuasaan, bukan pada tata kelola BUMN yang institusional dan transparan. Jika mekanisme checks and balances tidak segera dibangun di dalam kerangka hukum yang kaku, efisiensi hari ini bisa jadi biaya moral dan finansial yang mahal di masa depan.