Zahid Hamidi ke Jakarta Temui Gibran: Pencegahan Asap Lebih Urgen dari Ganti Rugi

Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Jakarta, Kamis (17/9) siang, dengan satu pesan tegas: pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) jauh lebih kritis dibandingkan perdebatan ganti rugi atas kabut asap lintas batas.

Dalam konferensi pers usai pertemuan, Zahid — yang dikutip The Star — menegaskan bahwa pembayaran kompensasi bukanlah tanggung jawab yang harus dibebankan pada suatu negara. "Kami percaya pencegahan lebih baik daripada pengobatan, perlunya mengambil langkah-langkah pencegah sejak dini," ucapnya, menandai geseran nada diplomatik dari konfrontatif ke kolaboratif.

Mantan Menteri Dalam Negeri Malaysia itu menambahkan, langkah diplomatik harus berjalan seiring upaya teknis antara pejabat negara tetangga. Jika pencegahan ditanam sejak dini, kata Zahid, kedua negara bisa menghindari "masalah sensitif" yang biasa muncul setiap kali kabut asap melanda.

Latar belakang pertemuan ini memang mendesak. Sejak bulan lalu, sejumlah wilayah di Indonesia dilanda kebakaran hutan dan lahan. Asap tebal tidak hanya menyelimuti Pulau Sumatera dan Kalimantan, tapi juga menyapu negara tetangga — Malaysia, Filipina, hingga Thailand — mengganggu penerbangan dan mengancam kesehatan jutaan warga.

Pemerintah RI telah mengerahkan seluruh potensi: pemadam kebakaran, BNPB, TNI, hingga Polri dikerahkan serentak memadamkan titik api. Operasi modifikasi cuaca (OMC) pun dilaksanakan untuk memaksa hujan turun di daerah kering. Namun, BNPB justru meminta negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura agar tidak menyalahkan sepenuhnya dampak karhutla yang berasal dari wilayah Indonesia.

Kunjungan Zahid kali ini berbeda dari ritual tahunan yang cenderung bersifat pro forma. Ia tidak membawa tagihan ganti rugi, tapi menawarkan "mekanisme koordinasi" — frasa yang dalam diplomasi berarti kesiapan berbagi data satelit, *early warning system*, hingga personel teknis lapangan. Untuk Gibran, pertemuan ini menjadi uji coba diplomasi multilateral pertamanya di kancah internasional yang panas, tepat di hadapan musim kemarau puncak.

Analisis Redaksi

Pernyataan Zahid soal "pencegahan lebih baik dari pengobatan" dan penolakan terhadap narasi ganti rugi sebenarnya membuka ruang manuver lebar bagi Jakarta. Kuala Lumpur sadar, menuntut kompensasi hukum antar negara berdaulat soal kabut asap hampir mustahil dibuktikan di pengadilan internasional, apalagi sumber api seringkali berasal dari lahan swasta atau komunitas, bukan kebun negara. Dengan menggeser fokus ke «mekanisme koordinasi teknis», Malaysia secara implisit mengakui keterbatasan tekanan politik dan memilih jalur pragmatis: bantu Indonesia padamkan api sebelum api membesar.

Yang perlu diwaspadai kini adalah implementasi di lapangan. Seringkali MoU atau «mekanisme koordinasi» hanya bersemayam di meja menteri, sementara di hutan peatland Sumatera dan Kalimantan, personel lapangan kekurangan alat, akses jalan, hingga data titik api real-time yang akurat. Jika OMC hanya andalan musiman tanpa pengelolaan lahan gambut jangka panjang — seperti rewetting dan pematikan kanal — pertemuan Zahid-Gibran ini hanya akan jadi catatan kaki di arsip diplomasi, menunggu musim bakar tahun depan yang pasti datang lagi.