Prabowo Usulkan Karhutla Jadi Terorisme Ekologi untuk Sanksi Lebih Berat

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penguatan sanksi hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menggolongkannya sebagai 'terorisme ekologi', dalam rapat terbatas dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/9). Langkah ini diambil sebagai respons terhadap ancaman serius yang masih berpotensi berlarut dalam 1,5 bulan ke depan, sekaligus upaya mencegah dampak asap yang已 mengganggu negara-negara tetangga.

Prabowo meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas untuk mendalami ketentuan sanksi yang dapat diperberat, termasuk kemungkinan mengajukan revisi undang-undang ke DPR. "Saya katakan itu coba nanti Mensesneg dengan Menteri Hukum didalami supaya masalah sanksi-sanksi hukumnya, mungkin undang-undangnya kita minta ke DPR untuk diperberat bahwa ini kita golongkan terorisme ekologi. Ini sangat serius," tegasnya.

Dalam rapat yang juga membahas laporan terkini penanganan karhutla, Prabowo menekankan bahwa pemerintah telah bekerja maksimal dalam mitigasi, tetapi tidak ingin Indonesia menjadi sumber masalah untuk tetangga. Ia mengimbau agar aturan daerah yang masih memungkinkan pembakaran lahan segera dicabut, dan menyiapkan kemungkinan perberatkan undang-undang nasional.

Prabowo juga membuka opsi bantuan teknis untuk masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan, dengan penekanan keras bahwa praktik pembakaran tidak boleh lagi dibenarkan dengan alasan kearifan lokal. "Saya sudah katakan jangan ada alasan rakyat kearifan lokal dan sebagainya, itu saya kira alasan. Saya sudah katakan kalau rakyat butuh kita akan bantu buka lahan. Tapi ini harusnya benar-benar tidak boleh berlanjut," ujarnya.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mengurangi insiden karhutla yang kerap kali diakibatkan oleh pembukaan lahan secara ilegal. Dengan fokus pada penguatan hukum dan mitigasi, pemerintah berupaya melindungi lingkungan sekaligus menjaga hubungan bilateral dengan negara tetangga yang terkena dampak asap.

Analisis Redaksi

Pernyataan Prabowo mengenai 'terorisme ekologi' menunjukkan eskalasi serius dalam penanganan karhutla, yang tidak lagi hanya dipandang sebagai masalah lingkup lokal melainkan ancaman transnasional. Tafsir logis dari fakta ini adalah bahwa pemerintah mulai mengakui beratnya dampak ekonomi dan diplomatik dari asap yang menyebar ke luar negeri, yang sebelumnya sering dianggap remeh.

Apa yang perlu diwaspadai adalah pelaksanaan instruksi ini, terutama dalam hal revisi hukum yang memerdekukan koordinasi antara eksekutif dan legislatif. Kemungkinan langkah selanjutnya termasuk draft revisi UU yang diajukan ke DPR, serta penegakan hukum yang konsisten tanpa mengabaikan aspek keadilan sosial bagi masyarakat kecil. Tanpa komitmen tegas, inisiatif ini risiko menjadi kosmetik saja.