Prabowo Ungkap Tumpang Tindih Data Ekspor Batu Bara: 50.000 Ton Jadi 100.000 Ton di Negara Tujuan

Presiden Prabowo Subianto membuka tabir dugaan penyimpangan sistematis dalam pencatatan ekspor batu bara, mengungkapkan adanya selisih drastis antara data kepemilikan Indonesia dan catatan negara pembeli. Dalam dialog tertutup dengan Jurnalis Senior dan Pakar di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Minggu (6/9/2026), Kepala Negara mencontohkan kasus di mana Indonesia melaporkan pengiriman 50.000 ton, namun negara tujuan mencatat penerimaan dua kali lipat, 100.000 ton.

"Jadi berkali-kali kita laporan kita mengirim 50.000 ton batu bara, di negara situ 'Oh enggak, kita terima 100.000.' Catatannya ada, datanya ada semua di sini," ucap Prabowo dengan nada tegas, seperti yang disiarkan CNBC Indonesia, Rabu (16/9/2026). Beliau menilai praktik manipulasi data lebih sulit dilakukan saat dilakukan pencocokan lintas batas, karena negara penerima tidak memiliki insentif untuk berbohong demi kepentingan dalam negeri.

Di tengah kesibukan pekan depan, Presiden secara spesifik menuding modus operandi yang melibatkan sejumlah institusi domestik. "Jadi di dalam negeri bisa pat-guli-pat, ya. Bohong pengiriman, ya kan. Mungkin Bea Cukai disogok, lembaga ini disogok, bla bla bla bla, bisa lah. Di negara penerima barang kita kan nggak bisa," tuturnya, menggambarkan betapa rentannya lapisan pengawasan internal dibandingkan bukti fisik di pelabuhan tujuan.

Ketekunan Prabowo menyoroti isu ini bukan sekadar demonstrasi keberanian, melainkan keharusan existen. "Jadi ini bukan soal berani, saya harus. Saya nggak ada pilihan. Saya udah kumpulin semua pembantu saya, saya bilang: 'Hei, ini kalau kita biarkan ini, negara kita dalam kondisi yang tidak akan pernah sehat, tidak akan pernah makmur. Yang miskin tambah miskin,'" tegasnya, menandakan adanya instruksi operasional turun ke bawah untuk membersihkan alur ekspor komoditas andalan.

Argumen Presiden meluas ke diagnosis makroekonomi yang menurutnya paradoks. Ia menyoroti pertumbuhan ekonomi yang konstan 5 persen per tahun selama tujuh tahun terakhir, akumulasi 35 persen, yang justru beriringan dengan angka kemiskinan yang naik dan kelas menengah yang menyusut. "Ternyata setelah 35% tumbuh, masa orang miskin tambah? Iya kan? Penduduk miskin dan rawan miskin ya, dari tahun 2017 sampai 2024 itu 7 tahun, masa naik? Nah, kelas menengah kok turun? Berarti there's something wrong with our system," ujarnya, mengaitkan kebocoran pendapatan negara dengan ketidakadilan distribusi.

Kebocoran devisa dari sektor ekstraktif ini memperparah tekanan fiskal saat pemerintah berusaha mengejar target pendapatan negara non-pajak. Dengan total ekspor batu bara yang mencapai ratusan juta ton per tahun, selisih 100 persen pada level transaksional berpotensi merugikan kas negara triliunan rupiah, dana yang seharusnya mengalir ke anggaran pembangunan dan perlindungan sosial.

Analisis Redaksi

Pembukaan kasus ini oleh Presiden menandakan geser paradigma pengawasan: dari rekonsiliasi data internal yang rentan kolusi, menuju verifikasi eksternal berbasis data negara mitra. Logikanya sederhana namun mematikan bagi pelaku: laut dan pelabuhan tujuan tidak berbohong. Langkah ini mengubah Batu Bara dari komoditas "hitam" yang opak menjadi instrumen uji ketajaman reformasi birokrasi, khususnya Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Kementerian ESDM.

Yang perlu diwaspadai adalah perlawanan struktur yang sudah mengakar. Jaringan "pat-guli-pat" yang disebut Presiden melibatkan rantai panjang dari penambang, eksportir, petugas pengawas, hingga pejabat pejabat penguasa izin. Membersihkannya butuh lebih dari instruksi lisan; dibutuhkan integrasi basis data real-time antara Bea Cukai, ESDM, dan Bank Indonesia, serta pelaksanaan hukuman deterensi yang terlihat publik. Tanpa itu, angka 50.000 versus 100.000 ton hanya akan berganti nama, bukan hilang.