Prabowo Tegaskan Anti Korupsi Tanpa Tebang Pilih, Bukti Serahkan Dadan Hindayana ke Kejaksaan

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih, mengaku telah membuktikannya dengan menyerahkan kepalanya sendiri, mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, ke Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pernyataan itu disampaikan saat berdialog dengan wartawan senior dan pakar di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/9/2026), tayang di CNBC Indonesia Rabu (16/9/2026). "Saya kira saya sudah buktikan. Pak Dadan itu tim sukses saya, tim pakar saya. Saya yang angkat kepala BGN, saya serahkan ke Kejaksaan," tegasnya.

Tegasnya tidak berhenti pada sosok Dadan. Prabowo menyorot sejumlah jenderal yang pernah dinaikkan pangkatnya, menegaskan tidak ada alasan mengabaikan proses hukum jika terbukti melanggar. Kepentingan negara dan rakyat, kata dia, di atas kepentingan pribadi maupun pertemanan. Hal serupa terjadi pada kasus pengelolaan Hotel Sultan di Gelora Bung Karno. Presiden Direktur PT Indobuildco Pontjo Sutowo, pengelola awal dan tokoh dekatnya, ikut melakukan lobi. "Ya mungkin pak Ponco itu dianggap tokoh, dan memang kawan saya juga, tapi saya enggak ada kawan, enggak ada ini, ini negara," potongnya tegas.

Soal dorongan hukuman mati bagi koruptor, Prabowo menolak aliran populis. Menurutnya, hukuman mati bersifat ireversibel; bukti kadang tidak cukup dan banyak kasus di AS membuktikan tersangka tak bersalah lewat uji DNA. Fokus utamanya: tindakan tugas, penguatan sistem, dan pengembalian kerugian negara. Korupsi dana bencana, contohnya, harus dihukum sangat berat sebagai kejahatan luar biasa.

Disiplin internal pun diberlakukan sejak era Menteri Pertahanan. Prabowo melarang keluarga dan orang dekat mencari bisnis di lingkungan kementerian. "Saya bilang 'Anda semua tidak boleh ikut cari bisnis di Kementerian Pertahanan.' Dan Anda bisa cek, begitu dilaporkan mereka ikut, saya coret semua!" ujarnya. Kebijakan lanjut ke masa jabatan Presiden: kader Gerindra maupun orang dekat dilarang gunakan kekuasaan melindungi pelanggar. "Berapa bupati Gerindra yang ditangkap, berapa wali kota dan sebagainya. Kalau dia bersalah ada bukti, jangan ragu-ragu," tandasnya.

Pengalaman menangani kasus dugaan korupsi PT Asabri (Persero) saat jadi Menhan jadi bukti nyata. Presiden Joko Widodo pernah menanyakan keterkaitan sejumlah jenderal. Jawaban Prabowo singkat tapi mematikan: "Pak, kalau seorang jenderal mencuri dari rakyat atau mencuri dari anak buahnya sendiri, jangan anggap dia jenderal lagi!" Ia langsung bikin surat ke Kejaksaan Agung. "Pemimpin harus kasih contoh gitu," pungkasnya.

Analisis Redaksi

Penyerahan Dadan Hindayana — figur yang posisinya sangat dekat, dari tim sukses hingga kepercayaan memimpin program unggulan MBG — menjadi stress test nyata bagi narasi "tanpa tebang pilih". Tidak sekadar retorika, langkah ini memotong ruang gerak oligarki yang biasa bersembunyi di balik kedekatan pribadi dengan pemegang kekuasaan. Namun, konsistensi jangka panjang akan diuji bukan pada satu kasus Dadan, melainkan pada bagaimana aparat penegak hukum memproses kasus-kasus serupa di bawah tekanan politik yang lebih kompleks di masa depan.

Sikap Prabowo menolak hukuman mati sekaligus mendesak pengembalian aset menunjukkan pemahaman hukum yang pragmatis, bukan populis. Ia menggeser fokus dari retribusi fisik ke restitusi keuangan dan perbaikan sistem — pendekatan yang lebih sulit dieksekusi tapi dampaknya lebih struktural bagi kerugian negara. Tantangannya: apakah Kejaksaan dan KPK punya kapasitas investigasi keuangan yang cukup handal untuk mengejar uang sampai ke ujung cabang, bukan hanya menangkap pelaku?

Larangan bagi keluarga dan kader Gerindra mencari bisnis di lingkungan kekuasaan adalah upaya membangun firewall etis sejak dini. Penangkapan sejumlah bupati dan wali kota kader partainya sendiri menjadi bukti awal bahwa perintah itu tidak kosong. Namun, ujian paling berat bukan pada pejabat daerah, melainkan pada pejabat echelon tinggi dan pengusaha konglomerat yang aksesnya ke ruang kebijakan jauh lebih dalam. Publik akan menilai keberhasilan presidency ini bukan dari siapa yang ditangkap, tapi dari siapa yang tidak berani mencoba korupsi karena sistem sudah menutup celahnya.