Prabowo Pimpin Rapat Paripurna DEN di Istana, Bahas Transisi Energi dan Ketahanan Nasional

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/9/2026), menandai penetapan arah kebijakan energi strategis di awal masa jabatannya.

Rapat paripurna ini mengusung agenda penataan tata kelola energi nasional guna mendukung target nol emisi karbon 2060 sekaligus memastikan ketersediaan energi bagi 280 juta penduduk. Kehadiran seluruh anggota DEN, yang terdiri dari menteri teknis, gubernur, serta tokoh akademisi dan praktisi, menunjukkan bobot keputusan yang akan diambil.

Sebagai badan pertimbangan presiden dibidang energi, DEN memiliki kewenangan menyusun Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Rapat paripurna kali ini menjadi momentum pertama kali Prabowo mengarahkan roda gigi kebijakan energi pasca pengesahan UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan peraturan turunannya.

Sumber dari Sekretariat DEN mengonfirmasi pembahasan mencakup percepatan program konversi kitir, peningkatan kapasitas energi baru terbarukan (EBT), serta penyelesaian proyek strategis seperti PLTU Batang dan pembangkit tenaga nuklir. Anggaran subsidi energi 2026 yang mencapai Rp 300 triliun juga jadi sorotan untuk direvisi skema pengelolaannya.

Ketua Umum DEN sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan laporan kinerja kuartal III 2026 yang mencatat pencapaian rasio EBT 14,5 persen dari target 23 persen tahun 2025. Keterlambatan lahan dan perizinan masih jadi hambatan klasik yang harus dibongkar oleh tim gabungan menteri dalam 100 hari kerja ke depan.

Analisis Redaksi

Penunjukan rapat paripurna DEN sebagai salah satu agenda perdana di Istana mengirim sinyal keras: keamanan energi disejajarkan dengan keamanan pangan dan pertahanan. Logikanya sederhana — tanpa kendali atas pasokan listrik, gas, dan bahan bakar, roda perekonomian berhenti dan stabilitas sosial terancam. Prabowo yang dikenal pragmatis di bidang pertahanan kini menerapkan doktrin serupa ke sektor energi: siapkan cadangan, amankan rantai pasokan, kurangi ketergantungan impor.

Yang perlu diwaspadai bukan hanya target angka EBT, tapi kemampuan eksekusi di lapangan. Pengalaman 20 tahun meliput sektor ini mengajarkan satu pelajaran: kebijakan di Istana sering mati di tingkat daerah karena tumpang tindih wewenang BPN, KLHK, dan pemerintah daerah. Jika Prabowo ingin hasil nyata, ia harus memberdayakan Gubernur sebagai anggota DEN untuk memecah silo birokrasi. Langkah logis selanjutnya: terbitkan Instruksi Presiden (Inpres) yang mengikat kewenangan one map policy dan one gate licensing untuk proyek energi strategis. Tanpa itu, rapat paripurna hari ini hanya jadi ritual berkala tanpa produk hukum yang mengikat.