Prabowo Minta Tambah Batalyon TNI ke 360 Kabupaten Tanpa Satuan, Soroti Anggaran Hankam Terendah ASEAN

Presiden Prabowo Subianto mengungkap kesenjangan struktural di lini depan pertahanan: jumlah batalyon TNI saat ini masih jauh di bawah jumlah kabupaten, menciptakan ruang kosong pengawasan yang dinilai memicu pembalakan liar dan penambangan ilegal selama puluhan tahun. Pernyataan itu disampaikannya dalam program "Presiden Prabowo Menjawab" yang dirilis Bakom RI, Kamis (17/9), menandai sorotan paling tajam soal kesiapan militer di era kepemimpinannya.

Dengan asumsi satu batalyon untuk satu kabupaten, Prabowo menghitung lebih dari 360 dari total 514 kabupaten tidak memiliki kehadiran satuan organik. "Padahal di situ ada kekayaan kita. Karena itulah, selama sekian puluh tahun, terjadilah illegal logging, illegal mining, kebun-kebun liar," tegasnya. Angka 514 kabupaten itu sendiri bukan sekadar administrasi; menurutnya, luas wilayah masing-masing kabupaten besar sehingga kehadiran aparat pertahanan harus merata untuk menegakkan kedaulatan.

Argumen soal luas wilayah itu menjadi landasan logis usulan penambahan kekuatan personel dan satuan. Ia menegaskan bahwa sistem pertahanan keamanan (hankam) yang merata membutuhkan kehadiran unsur pertahanan yang "cukup kuat" menjangkau seluruh pelosok negeri. Tanpa itu, klaim kedaulatan di wilayah perbatasan dan hutan lindung hanyalah jargon kosong di atas kertas.

Di sisi fiskal, Prabowo tidak segan membuka tabir realita anggaran yang selama ini mengikat gerak militer. Belanja pertahanan Indonesia masih mengendap di bawah 2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), posisi terendah di kawasan ASEAN. Sebagai konteks, Singapura — dengan wilayah sepersekian Indonesia — mengalokasikan lebih dari 3 persen PDB untuk pertahanan, sementara Jakarta terjebak di kisaran 0,9 persen selama beberapa dekade terakhir.

Ketidakseimbangan antara beban tugas yang meluas dan sumber daya yang menyempit itulah yang jadi akar masalah. Prabowo menegaskan penguatan pertahanan bukan soal perlombaan senjata, tapi membangun sistem yang fungsional. "Jadi, kalau menurut saya, sistem kita, sistem hankam yang merata, membutuhkan kehadiran unsur-unsur pertahanan yang cukup kuat," ucapnya, menutup argumen yang mengaitkan kehadiran fisik TNI dengan perlindungan aset negara.

Analisis Redaksi

Instruksi presiden ini memindahkan diskusi penambahan personel TNI dari retorik "perluasan tugas" ke urgensi "penutupan celah kedaulatan". Logika 360 kabupaten tanpa batalyon adalah data keras yang sulit dibantah, namun eksekusinya menabrak batas fisik APBN dan dinamika internal TNI yang masih bergulat dengan restrukturisasi komando. Tambah batalyon berarti tambah biaya operasional, personel, dan infrastruktur — bukan sekadar pencatatan administrasi.

Perbandingan anggaran dengan Singapura, meskipun klasik, efektif memicu tekanan publik untuk menaikkan persentase PDB ke atas 2 persen. Namun, naikkan anggaran di era efisiensi fiskal butuh justifikasi yang tajam di hadapan DPR dan masyarakat. Langkah logis selanjutnya kemungkinan besar adalah revisi UU Pertahanan soal komposisi kekuatan dan penetapan target bertahap penempatan satuan di wilayah rawan, bukan penambahan massal instan yang berisiko menciptakan "batalyon kertas" tanpa kapabilitas tempur nyata.