Prabowo ‘Mencari Juru Jatuh Benda Ekonomi’: Dua Menteri Keuangan Berubah dalam Dua Tahun, APBN 2027 Jadi Fokus Utama

Dalam dua tahun pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto telah mengganti dua Menteri Keuangan, membuat para pengamat melihat ini bukan sekadar rotasi biasa, melainkan strategi yang strategis dalam mencari sosok yang tepat untuk mengimplementasikan visi kebijakan welfare melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengungkapkan dalam program CNBC Indonesia Power Lunch bahwa pergantian tersebut tidak tanpa alasan. Terlebih lagi, kedua pergantian dilakukan pada September, saat pembahasan APBN 2027 sedang dalam tahap kritis. ‘Bapak Presiden sedang mencari format, siapa orang yang bisa menjalankan visi-misi Bapak Presiden,’ kata Misbakhun. Ia menambahkan bahwa pencarian ini melibatkan kriterianya: individu yang memahami ekonomi makro, kebijakan publik, dan bagaimana mengoperasikan instrumen APBN sebagai sarana welfare bagi masyarakat.

Misbakhun juga menekankan bahwa Menteri Keuangan yang baru harus memiliki rekam jejak panjang dalam pembuatan kebijakan fiskal. ‘Ini bukan figure baru,’ katanya. ‘Dia sangat memahami situasi yang ada.’ Data menunjukkan bahwa Prabowo memulai karier menteri keuangan dengan Sri Mulyani, kemudian digantikan Purbaya Yudhi Sadewa pada 8 September 2025. Sekitar setahun kemudian, Purbaya digantikan oleh wakilnya, Suahasil Nazara, yang dilantik pada 14 September 2026. Suahasil sudah memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, mulai dari Kepala Badan Kebijakan Fiskal sejak 31 Oktober 2016 hingga menjabat Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Indonesia Maju pada 25 Oktober 2019.

Latar belakang ini membuat para pengamat melihat pergantian ini sebagai langkah strategis untuk menyesuaikan tim keuangan dengan kebutuhan pembangunan jangka panjang. Dengan pembahasan APBN 2027 sedang hangat, pertanyaan yang muncul adalah: apakah Prabowo benar-benar mencari ‘juru jatuh benda’ yang mampu mengarahkan kebijakan fiskal dengan tepat, atau ada faktor lain yang lebih mendalam yang memaksa rotasi ini?

Menurut data Kompas, sejak Purbaya dilantik, Indonesia telah menghadapi krisis ekonomi yang kompleks, seperti inflasi yang terus menanjak hingga 8,4% pada Juni 2026, dan defisit anggaran yang memuncak pada 4,8% dari PDB pada 2025. Dalam konteks ini, perubahan jajaran menteri keuangan bisa dipahami sebagai upaya untuk menyesuaikan strategi dengan realitas ekonomi yang tidak stabil. Namun, apakah perubahan ini akan membawa perubahan yang nyata bagi masyarakat, atau hanya sekadar perubahan nama saja?

Analisis Redaksi

Pergantian Menteri Keuangan yang berulang kali dalam dua tahun pemerintahan Prabowo menunjukkan keinginan Presiden untuk memastikan tim keuangan memiliki kemampuan untuk mengelola kebijakan fiskal dengan lebih efektif, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi yang makin kompleks. Analisis dari fakta-fakta yang ada menunjukkan bahwa rotasi ini bukan sekadar rotasi biasa, melainkan refleksi dari keinginan untuk memastikan visi welfare melalui APBN 2027 benar-benar terlaksana. Namun, yang perlu diwaspadai adalah apakah perubahan ini akan mengakibatkan stabilitas ekonomi yang lebih baik atau hanya sekadar perubahan nama tanpa perubahan substansial dalam kebijakan.

Kemungkinan langkah selanjutnya adalah pengamatan ketat terhadap kinerja Menteri Keuangan baru dalam menjalankan program-program welfare yang diharapkan, serta penguatan koordinasi antar menteri untuk meminimalisir defisit anggaran. Jika Prabowo benar-benar berkomitmen untuk mengoptimalkan APBN 2027, maka perubahan ini harus diikuti dengan tindakan yang konkret, bukan hanya sekadar simbolik.