Prabowo Anggap Survei Turun Tak Redam Dukungan, Sebut Swasembada Pangan Tercapai Setahun Lebih Cepat

Presiden Prabowo Subianto menanggapi penurunan angka survei kepuasan publik dengan keyakinan bahwa dukungan rakyat tetap utuh, mengacu pada sambutan hangat yang ia terima di setiap kehadiran publik. "Jadi saya pikir saya kok yakin sekali setiap kali saya muncul di rakyat, rakyat berbondong-bondong nyambut saya," ucapnya dalam Program Presiden Prabowo Menjawab yang diunggah ke kanal YouTube pribadinya, Rabu (16/9).

Kapala Negara itu menegaskan fokus utamanya adalah bekerja sepenuh hati untuk kepentingan rakyat luas, sesuai sumpah jabatan menegakkan Konstitusi UUD 1945. "Jadi bagi saya, yang penting saya kerja, kita kerja," tegasnya dengan nada yang mengakhiri spekulasi soal kepekaan angka survei.

Sebagai bukti nyata komitmen kerja, Prabowo menyoroti pencapaian swasembada pangan yang diraih jauh lebih cepat dari target awal. Jajarannya awalnya menargetkan empat tahun, tapi realisasi baru satu tahun — lompatan waktu yang ia sebut sebagai bukti seriusnya pemerintah dalam memenuhi janji.

Di balik rasa syukur atas pencapaian itu, Prabowo mengungkapkan kekecewaan terhadap sejumlah pihak yang ia sebut pakar tapi enggan mengakui prestasi tersebut. "Dia tidak mengakui prestasi bangsa. Padahal dia nikmati," ujarnya, menunjuk ketidakhati-hatian yang iaanggap tidak adil bagi usaha kolektif.

Respons ini datang di tengah tekanan opinion poll yang menunjukkan erosi kepercayaan publik sejak awal pemerintahan. Sikap Prabowo yang memilih mengabaikan angka survei dan berpegang pada bukti lapangan serta sambutan massa menandakan strategi komunikasi yang mengandalkan validitas performa, bukan narasi statistik.

Analisis Redaksi

Pendekatan Prabowo yang mengabaikan survei dan memilih "bukti mata" serta sambutan rakyat di lapangan mencerminkan gaya kepemimpinan transaksional yang percaya pada output kebijakan sebagai satu-satunya legitimasi. Strategi ini berisiko jika kesenjangan antara narasi pencapaian dan rasa masyarakat di tingkat rumah tangga — harga beras, pupuk, tenaga listrik — terus melebar. Angka survei bukanlah musuh, melainkan radar dini yang jika diabaikan bisa membuat kebijakan melenceng dari kebutuhan aktual.

Klaim swasembada pangan satu tahun butuh verifikasi data independen yang transparan: definisi swasembada yang dipakai, cakupan komoditas, hingga metodologi perhitungan produksi versus konsumsi. Tanpa itu, klaim tersebut rentan dijadikan amunisi lawan politik dan memicu skeptisisme publik yang justru memperdalam kesenjangan kepercayaan. Langkah logis selanjutnya adalah membuka ruang dialog dengan para "pakar" yang dikritik, bukan menuding mereka, agar narasi pencapaian jadi milik bersama, bukan milik kekuasaan semata.