PLN dan Pelindo Resmikan OPS Pertama di Tanjung Priok, Target 24 Unit Hingga 2027

PT PLN (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) meresmikan dua unit Onshore Power Supply (OPS) berkapasitas total 1 megavolt ampere (MVA) di Dermaga Serbaguna Nusantara, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (17/9/2026). Kedua unit itu menjadi perdana dari rencana 24 unit OPS yang akan dibangun di Pelabuhan Tanjung Priok, dioperasikan oleh PT Energi Pelabuhan Indonesia (EPI), anak usaha patungan PT PLN Electricity Services dan PT Pelindo Jasa Maritim. Fasilitas ini memungkinkan kapal mematikan genset diesel dan beralih ke pasokan listrik darat yang lebih bersih.

Masing-masing unit OPS berkapasitas 500 kilovolt ampere (kVA). Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan kehadiran fasilitas ini selaras dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto soal dekarbonisasi industri dan transformasi menuju Green Port. "Kehadiran fasilitas OPS di Tanjung Priok menjadi solusi untuk mengurangi emisi dari kapal selama bersandar," ujar Darmawan dalam keterangan resmi. Ia menambahkan, kesiapan jaringan PLN di kawasan pelabuhan menjadi bukti komitmen BUMN mendorong elektrifikasi sektor maritim dengan energi domestik.

Sisi Pelindo, melalui Direktur Utama Achmad Muchtasyar, menilai OPS bukan sekadar penggantian sumber daya. "Ini merupakan langkah konkret dalam transformasi Pelabuhan Tanjung Priok menuju green port, dengan menghadirkan energi yang lebih efisien, lebih bersih, dan lebih andal," kata Achmad. Ia menargetkan ekosistem pelabuhan yang tidak hanya produktif, tapi berkelanjutan. Sinergi antar BUMN ini diproyeksikan menghemat biaya operasional pelaku usaha maritim sekaligus mengoptimalkan aktivitas pelabuhan.

Secara teknis, fasilitas di DSN ini pencatat sejarah sebagai OPS pertama di Indonesia yang lulus uji standar internasional IEC/IEEE 80005-3:2025. Uji coba penuh pada Juli lalu membuktikan keandalan sistem: seluruh genset kapal bisa dimatikan selama sandar. Sistem konversi mendukung frekuensi 50 hertz (Hz) maupun 60 Hz, mampu melayani dua hingga empat kapal sekaligus. Stabilitas tegangan terjamin, menghilangkan risiko kerusakan peralatan kapal akibat fluktuasi daya.

Direktur Utama EPI, Andriyuda Siahaan, membeberkan angka konkret dari uji coba: efisiensi BBM mencapai sekitar 700 liter per kali sandar, setara 50 hingga 60 persen penghematan per hari, dalam durasi kurang dari 24 jam. Rencana pengembangan bertahap menargetkan 24 unit di Tanjung Priok hingga 2027, dengan potensi replikasi ke terminal multipurpose, dermaga umum, dan pelabuhan lain hingga total 123 unit pada 2050.

Proyeksi implementasi penuh 24 unit (total 12 MVA) menjanjikan penghematan BBM 4 hingga 5 juta liter per tahun serta penurunan emisi 8 hingga 10 ribu ton CO2 per tahun. Dampak ganda terasa nyata: hilangnya asap, kebisingan, dan getaran genset kapal. "Hasil uji coba OPS di Tanjung Priok membuktikan bahwa elektrifikasi pelabuhan memberikan dampak terukur, mulai dari penghematan bahan bakar hingga 60 persen per hari sandar, penurunan emisi karbon sekitar 1,5 ton CO2 per hari sandar, hingga kualitas daya listrik yang jauh lebih stabil," tutup Andriyuda.

Analisis Redaksi

Resmian OPS di Tanjung Priok menandai titik balik nyata dari retorika "Green Port" ke eksekusi teknis yang terukur. Sertifikasi standar IEC/IEEE 80005-3:2025 bukan sekadar plakat, tapi jaminan interoperabilitas global yang kritis untuk pelabuhan hub internasional seperti Priok. Keberhasilan uji coba mematikan genset kapal sepenuhnya membuktikan kesiapan infrastruktur jaringan PLN menampung beban fluktuatif kapal, tantangan teknis yang sering jadi bottleneck di negara lain.

Tantangan sesungguhnya ada di lapisan downstream: kesiapan armada kapal. Banyak kapal domestik dan regional belum ter-retrofit untuk menerima cold ironing 50/60 Hz. Target 24 unit di Priok hingga 2027 ambisius, tapi tanpa regulasi pengikat — misalnya wajib gunakan OPS untuk kapal tertentu atau insentif tarif pelabuhan — utilisasi fasilitas berisiko rendah. EPI sebagai operator komersial butuh kepastian volume untuk *return on investment*, bukan sekadar target unit fisik.

Replikasi 123 unit hingga 2050 mengandalkan skema pembiayaan yang belum terungkap detailnya. Sinergi BUMN memang efisien untuk *kick-start*, tapi skala nasional butuh modal private atau *blended finance* agar tidak membebani APBN. Langkah logis selanjutnya: Perhubungan harus segera terbitkan regulasi teknis wajib OPS berbasis *phase-in*, PLN harus memastikan *reliability* jaringan saat beban OPS naik drastis, dan Pelindo harus standarisasi tarif *shore power* yang kompetitif vs biaya solar marine diesel oil (MDO) agar pelaut mau beralih sukarela.