Pemprov Babel Cairkan Hibah Parpol Rp7,35 Miliar, Terbesar Sepanjang 2024

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencairkan bantuan keuangan bagi partai politik senilai Rp7,35 miliar, realisasi terbesar dalam satu periode anggaran tahun 2024 yang ditandatangani Gubernur Heryani Panjaitan pada pekan lalu. Dana hibah itu dibayarkan sekaligus ke rekening kesatuan partai yang lolos verifikasi administratif Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) hingga batas akhir September.

Besaran dana melampaui realisasi triwulan I dan II yang masing-masing hanya menyentuh Rp1,8 miliar dan Rp2,1 miliar akibat kendala verifikasi kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari sejumlah partai. Kepala BPKD Babel, Zulkifli Hasan, mengonfirmasi pencairan penuh itu Tercatat 11 partai politik menerima alokasi proporsional berdasarkan jumlah kursi di DPRD Provinsi, dengan PDIP memperoleh porsi terbesar Rp1,6 miliar diikuti Golkar Rp1,4 miliar.

Pengeluaran hibah parpol mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 yang mengatur mekanisme, tata cara, dan besaran bantuan keuangan bagi partai politik di tingkat provinsi. Anggaran dibebankan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) DIPA Pemprov Babel Tahun Anggaran 2024 yang tetap tersisa Rp23 miliar setelah realisasi triwulan III, cukup menampung kebutuhan parpol hingga akhir tahun tanpa mengganggu belanja pegawai dan modal daerah.

Latar belakang percepatan cair dana terkait ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2024 yang mewajibkan partai politik menyelesaikan verifikasi faktual calon anggota DPRD tingkat provinsi paling lambat November 2024. Tanpa hibah triwulan III, sejumlah partai kecil seperti Partai Ummat dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Babel mengancam gagal mengurus administrasi verifikasi biaya operasional tim sukses dan pendaftaran calon legislatif.

Dana hibah ini menjadi napas vital bagi mesin partai di daerah yang tidak memiliki akses dana konglomerat seperti di Jawa. Sekretaris DPC PDIP Babel, Ahmad Zaini, mengakui dana Rp1,6 miliar itu dialokasikan 60 persen untuk operasional kantor dan 40 persen persiapan Pilkada serentak 2024. Sementara Koordinator Bidang Organisasi Golkar Babel, Bambang Sutrisno, menargetkan dana hibah memperkuat struktur pengurus di 7 kabupaten/kota hingga tingkat kecamatan.

Analisis Redaksi

Pencairan hibah penuh Rp7,35 miliar menandakan administrasi keuangan daerah Babel berjalan lancar, namun sekaligus memperlihatkan ketergantungan absolut partai politik pada anggaran negara. Ketika dana hibah menjadi satu-satunya sumur hidup organisasi, independensi ideologis dan kemampuan mengadvokasi aspirasi rakyat rentan tergerus oleh pragmatisme politik praktis. Pemprov harus memastikan pengawasan SPJ ketat agar dana publik tidak melenceng ke kepentingan pribadi atau penguasaan mesin partai oleh segelintir orang.

Langkah selanjutnya yang logis adalah memaksa transparansi penggunaan dana melalui publikasi laporan realisasi per parti di portal resmi BPKD Babel, bukan sekadar memenuhi formalitas verifikasi. Masyarakat berhak menilai apakah Rp7,35 miliar itu benar-benar memperkuat fungsi rekrutmen kader dan pendidikan politik, atau hanya membiayai operasional kantor mewah dan perjalanan dinas pengurus. Tanpa tekanan kontrol sosial, siklus hibah-parpol-opak akan berulang setiap tahun anggaran.