Menko Airlangga Telusuri Model Kanada Bangun Pusat Data AI

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mempelajari pendekatan Kanada dalam mengembangkan pusat data kecerdasan buatan (AI) guna memperkuat infrastruktur komputasi nasional. Langkah ini tercatat melalui kunjungan kerja yang mengacu pada strategi negara Amerika Utara tersebut sebagai salah satu ekosistem AI paling berkembang di dunia.

Fokus pembahasan berpusat pada bagaimana Ottawa mengelola tata kelola data, efisiensi energi, serta kerjasama publik-swasta yang mendorong pertumbuhan industri semicondutor dan *cloud computing*. Kementerian Koordinator Perekonomian mendokumentasikan kegiatan tersebut pada 17 September 2026, menandai keberanian Jakarta meninjau standar global.

Kanada dipilih sebagai rujukan atas reputasinya sebagai pionir penelitian *deep learning* dan kebijakan imigrasi yang ramah talenta teknologi. Airlangga menilai model *cluster* inovasi di Toronto, Montreal, dan Vancouver relevan untuk direplikasi di kawasan strategis seperti Nongsa Digital Park atau Batam.

Kebutuhan akan infrastruktur *hyperscale data center* semakin mendesak seiring naiknya permintaan layanan AI generatif dan analitik big data di sektor keuangan, kesehatan, hingga manufaktur. Tanpa kapasitas komputasi berskala besar, ambisi Indonesia Emas 2045 berisiko terjebak ketergantungan pada *cloud* asing.

Pemerintah juga menilai aspek keberlanjutan menjadi penentu. Pusat data AI Kanada banyak yang didayakan energi terbarukan, hal yang selaras dengan komitmen *net zero emission* Indonesia 2060. Sinkronisasi antara kebijakan energi dan digital kini jadi prasyarat investasi besar.

Analisis Redaksi

Kunjungan ini bukan sekadar *benchmarking* simbolis, melainkan sinyal keras bahwa Jakarta mulai menyadari *bottleneck* infrastruktur sebagai hambatan utama transformasi digital. Memakai Kanada sebagai cermin adalah pilihan cerdas: negara itu membuktikan ekosistem AI bisa tumbuh subur tanpa harus jadi Silicon Valley, asalkan ada kebijakan imigrasi talenta yang longgar, insentif riset yang jelas, dan jaminan ketersediaan listrik hijau. Bagi Indonesia, tantangannya bukan meniru, tapi menyesuaikan — misalnya soal tata kelola data pribadi yang masih bergolak di antara UU PDP dan kebutuhan *cross-border data flow*.

Yang perlu diwaspadai adalah kecepatan eksekusi. Belajar strategi butuh bulan, tapi membangun *data center* butuh tahun dan dana triliunan. Jika regulasi *licensing* dan *right of way* masih berbelit, investor akan lari ke Malaysia atau Thailand yang sudah menyiapkan *red carpet* serupa. Langkah logis selanjutnya: Menko Perekonomian harus menerjemahkan temuan ini ke dalam *presidential regulation* atau *government regulation* yang mengikat, bukan hanya *memorandum of understanding*. Tanpa payung hukum yang tegas, pusat data AI tetap jadi jargon di pidato, bukan mesin pertumbuhan ekonomi digital.