MBG Serap Rp139,77 Triliun Hingga September, BGN Hadapi Komisi IX DPR

Realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun Anggaran 2026 tembus Rp139,77 triliun hingga September, menurut catatan Badan Gizi Nasional (BGN) yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, Rabu (17/9).

Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan angka tersebut di hadapan anggota komisi yang mengurus kesehatan, tenaga kerja, dan kemanusiaan. Rapat yang juga dihadiri Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) itu digelar untuk membahas kinerja dan akuntabilitas program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto.

Angka Rp139,77 triliun itu mencerminkan percepatan drastis dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Pada TA 2025, program yang damals masih bernama Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya terserap sekitar Rp71 triliun hingga akhir tahun. Pelonjakan hampir dua kali lipat itu didorong perluasan cakupan sasaran dari siswa SD ke seluruh jenjang pendidikan hingga pesantren.

Di sisi pengawasan, BPOM menegaskan kesiapan melakukan inspeksi rutin ke Satuan Pelaksana Teknis (SPT) di daerah. Kepala BPOM Penny K. Lukito mengakui tantangan logistik dan keamanan pangan di skala nasional, namun memastikan sistem pelacakan distribusi sudah terintegrasi dengan aplikasi berbasis teknologi informasi.

Anggota Komisi IX dari Fraksi PDI-P, Tb. Hasanuddin, menuntut transparansi data per satuan kerja perangkat daerah. Ia mempertanyakan ketidaksesuaian data jumlah penerima manfaat antara laporan BGN dan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. "Jangan sampai ada kebocoran anggaran di tengah kebutuhan nutrisi anak yang mendesak," tegasnya.

Respons Dadan soal ketidaksesuaian data: tim BGN sedang menyelaraskan basis data dengan Kemendikdasmen dan Kementerian Agama. Penyelarasan itu diperkirakan rampung bulan Oktober. Sementara itu, aliran dana ke SPT di daerah terus berjalan agar distribusi makan tidak terhenti.

Analisis Redaksi

Angka Rp139,77 triliun dalam sembilan bulan menempatkan MBG sebagai program fiskal paling berat kedua setelah subsidi energi. Kecepatan serapan itu menguatkan narasi komitmen politik Presiden, tapi sekaligus mengekspos risiko tata kelola: saat volume uang mengalir begitu cepat, pengendalian internal dan eksternal harus berlari lebih cepat. RDP hari ini bukan sekadar ritual pelaporan, tapi uji nyata apakah mekanisme checks and balances DPR masih berfungsi di tengah dominansi eksekutif.

Ketidaksesuaian data penerima manfaat yang diungkit Hasanuddin bukan isu teknis semata. Di lapangan, perbedaan basis data antara BGN, Kemendikdasmen, dan Kemenag sering jadi lubang kebocoran: siswa ganda, data sekolah tutup yang tetap tercetak, hingga SPT fiktif. Penyelarasan Oktober yang dijanjikan Dadan harus dibuktikan dengan publikasi data terbuka per kecamatan, bukan sekadar laporan internal. BPOM yang hanya andal inspeksi rutin juga tidak cukup; butuh audit sorpresa berbasis risiko dan pelaporan pelanggaran real-time yang diakses publik.