India Peringatkan AS: Tarif 100% Pembeli Minyak Rusia Ancam Hubungan Bilateral

India melontarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat bahwa ancaman tarif impor hingga 100 persen bagi pembeli minyak Rusia berpotensi merusak hubungan bilateral kedua negara, menegaskan komitmen New Delhi melindungi kepentingan ekonomi dan keamanan energi rakyatnya.

Pernyataan tegas itu dirilis Kementerian Luar Negeri India pada Kamis (17/9), hanya berjam-jam setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS mengesahkan Rancangan Undang-Undang sanksi luas yang menyasar negara-negara pembeli energi Rusia. Aturan baru tersebut menyerahkan wewenang penuh kepada Presiden Donald Trump untuk menjatuhkan tarif setinggi langit ke pembeli utama minyak dan gas Rusia — India dan Tiongkok termasuk di dalamnya — guna memutus sumber pembiayaan perang Moskow.

RUU itu kini tinggal menunggu tanda tangan Trump untuk resmi mengikat. Menanggapi langkah Washington, New Delhi mengaku telah berulang kali mengangkat isu ini dalam beberapa bulan terakhir dan menyampaikan implikasi seriusnya terhadap pasar energi global serta hubungan antarnegara. "Pihak India juga telah menegaskan tekadnya untuk mengambil semua langkah yang diperlukan guna melindungi kepentingan perdagangan dan ekonominya," tulis pernyataan resmi kementerian tersebut.

Pemerintah India menambah, ia akan bekerja sama erat dengan sektor industri dan perdagangan untuk menghadapi dampak aturan ini. Sebagai importir minyak terbesar ketiga dunia, India menjadikan Rusia salah satu pemasok utama minyak mentah sejak Barat menggelontorkan sanksi ekonomi masif pasca invasi Ukraina 2022. Hingga kini New Delhi konsisten menolak tekanan internasional untuk menghentikan impor tersebut.

Argumentasi India tetap: skala populasi dan perekonomian domestik yang masif menuntut pasokan energi yang aman, terjangkau, dan dapat diandalkan dari berbagai sumber berdasarkan dinamika pasar — bukan diktesi geopolitik pihak luar.

Analisis Redaksi

Pergerakan Kongres AS ini menandai eskalasi signifikan: dari sanksi sektor perbankan dan teknologi ke instrumen tarif yang menembak langsung pembeli akhir. Bagi India, ini bukan soal pilih pihak dalam perang Ukraina, tapi soal kelangsungan hidup 1,4 miliar jiwa yang butuh BBM terjangkau. Trump akan menghadapi dilemta klasik: menandatangani UU dan memprovokasi mitra strategis Quad, atau menunda dan dikritik lemah di dalam negeri.

Yang perlu diwaspadai: respons India tidak akan berhenti pada retorik. New Delhi sudah terbiasa menavigasi sanksi — lihat kasus pembelian sistem S-400 dari Rusia yang tidak kena CAATSA. Kemungkinan besar India akan mempercepat skema pembayaran non-dolar (rupee-ruble, UAE dirham) dan memperluas jaringan tanker "bayangan" untuk menjaga aliran minyak. Jika AS memaksa tarif 100%, pasar global akan kacau: harga naik, supply chain patah, dan India justru semakin dekat ke Rusia dan Tiongkok — kebalikan dari tujuan Washington.