Gubernur Agustiar Sabran Pastikan Bantuan Pangan Tepat Sasaran Saat Karhutla Melanda Kalteng

Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan penyaluran bantuan pangan saat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) difokuskan pada berbagai kalangan terdampak, bukan terbatas pada satu segmen masyarakat saja. Pernyataan itu disampaikannya terkait anticipasi krisis pangan yang kerap menyertai musim kemarau ekstrem di provinsi yang luasnya 153 ribu kilometer persegi tersebut. "Kami memastikan tidak ada warga yang kelaparan di tengah kabut asap," tegasnya saat meninjau posko penanganan karhutla di Palangka Raya, Senin (17/9).

Detail teknis penyaluran dibagi ke tiga skema utama: dapur umum untuk pengungsi di titik kumpul, paket sembako siap saji untuk keluarga yang rumahnya terancam api, dan bantuan logistik bulanan bagi petani dan nelayan yang lahan atau tempat pencarian nafkahnya terbakar. Data BPBD Provinsi mencatat hingga pekan lalu sudah 12.450 kepala keluarga tersebar di 13 kabupaten dan kota menerima paket pertamax. Angka itu belum termasuk 3.200 personel TNI-Polri, Pemadam Kebakaran, dan relawan MPA yang disuplai makanan siap saji di garis depan pemadaman.

Latar belakang kebijakan ini bermula dari evaluasi musibah 2019 dan 2023 saat distribusi bantuan terlambat mencapai pedalaman karena akses jalan terputus asap tebal dan jembatan terbakar. Sabran menginstruksikan Dinas Pangan dan Perdagangan menyediakan gudang cadangan di setiap ibu kota kabupaten minimal 50 ton beras, 5 ton telur, dan 2 ton sayur beku per bulan. "Logistik harus sudah di depan mata sebelum api menyala," ujarnya meniru doktrin manajemen bencana yang ia pelajari saat jabat Wakil Gubernur dua periode sebelumnya.

Pendalaman di lapangan menunjukkan tantangan nyata. Di Kabupaten Pulang Pisau, tim TAGANA harus mengarungi sungai Kahayan dengan klotok melewati titik api aktif untuk mengantarkan 200 paket sembako ke Desa Sebangau Kuala. Sementara di Barito Selatan, helikopter MI-17 TNI AU melakukan air-drop 500 paket makanan ringan ke petani ladang yang menolak meninggalkan tanaman kelapa sawitnya. Koordinasi lintas sektor itu dijaga melalui grup WhatsApp "Kalteng Tanggap Karhutla" yang terhubung ke 1.300 posko desa.

Dampak bagi publik terasa langsung: harga beras medium di pasar tradisional Palangka Raya stabil di Rp 13.500 per kilogram meski supply dari Jawa sempat terhenti dua pekan akibat kebakaran di jalur transmigrasi. Warga Desa Tumbang Nusa, salah satu titik panas api gambut, mengaku merasa tenang karena sudah menerima dua kali distribusi paket protein (ikan asin, telur, tempe) dalam sebulan. "Dulu kami panik beli beras mahal di toko kelontong, sekarang stok aman," ucap Siti Rahmah, 42, ibu rumah tangga sekaligus ketua PKK desa.

Analisis Redaksi

Strategi Agustiar Sabran memindahkan paradigma dari "bantuan darurat reaktif" ke "persiapan logistik pre-posisi" menandakan kematangan manajemen bencana di tingkat provinsi. Namun, keberlanjutan anggaran jadi pertanyaan kritis: APBD Kalteng untuk penanganan karhutla 2026 hanya Rp 320 miliar, sementara realisasi 2023 tembus Rp 1,2 triliun karena durasi musim kemarau 120 hari. Jika La Niña bermula seperti prakiraan BMKG, cadangan gudang kabupaten bisa habis sebelum Oktober.

Langkah logis berikutnya harus mengikat komitmen Menteri PUPR dan Menteri Sosial soal dana darurat berbasis skenario, bukan permohonan ad hoc. Sementara itu, pengawasan masyarakat lewat forum peduli karhutla per kabupaten perlu diformalisasi agar penyaluran benar-benar sampai ke tangan petani kecil dan neluh tradisional, bukan tertelan oknum di tingkat kecamatan. Uji nyata kebijakan ini akan datang saat puncak musim kemarau Oktober mendatang.