Senin, 2 November 2026 ☼Jakarta 29°C
berita hari ini.

Fiji Tetapkan HIV Krisis Nasional, Kasus Baru Melonjak 27 Persen Sepanjang 2025

Ekonomi & PasarHendra GunawanHendra GunawanSumber: CNBC Indonesia
Hendra Gunawan
Hendra Gunawan
Pengamat Bisnis

Menyoroti perkembangan startup, bisnis lokal, dan ekonomi digital di Indonesia.

Fiji Tetapkan HIV Krisis Nasional, Kasus Baru Melonjak 27 Persen Sepanjang 2025
BAGIKAN:

Fiji menetapkan HIV sebagai krisis nasional setelah diagnosis baru melonjak 27 persen sepanjang 2025, mengakui penularan telah meluas dari kelompok pengguna narkoba suntik ke masyarakat umum. Pemerintah negara kepulauan Pasifik itu mencatat 2.016 orang didiagnosis positif tahun lalu, angka yang mendorong keputusan darurat guna mempercepat respons pencegahan dan pengobatan.

Dalam pernyataan resmi yang diunggah ke Facebook, pemerintah memperkirakan sekitar satu dari setiap 60 orang dewasa di Fiji hidup dengan virus itu. Data yang tak less mengkhawatirkan datang dari bayi: 59 bayi tercatat lahir dengan HIV pada 2025, dan 18 di antaranya meninggal dunia sebelum genap berusia satu tahun. Perluasan akses tes dinilai berhasil mendeteksi lebih banyak infeksi, sehingga pengobatan antiretroviral (ARV) bisa diberikan lebih dini.

Direktur Eksekutif UNAIDS Winnie Byanyima menilai langkah Fiji sebagai pengakuan akan urgensi situasi. "Fiji telah menyadari urgensi situasi saat ini dan meningkatkan langkah penanganannya," ujar Byanyima seperti dikutip Reuters, Kamis (17/9/2026). Menurut badan PBB itu, Fiji mengalami salah satu lonjakan infeksi baru paling tajam di dunia, dengan total estimasi 9.100 orang hidup dengan HIV pada 2025.

Kesenjangan layanan tetap jadi tantangan besar. Hanya 39 persen dari total estimasi kasus yang mengetahui status mereka, dan baru sekitar 22 persen yang menerima pengobatan ARV. Dari kasus dengan jalur penularan diketahui, lebih dari separuh terjadi melalui hubungan seksual, sementara lebih dari 42 persen terkait penggunaan narkoba suntik. UNAIDS mendukung rencana Fiji memperluas layanan jarum dan alat suntik serta akses pre-exposure prophylaxis (PrEP) untuk memutus rantai penularan.

Pemerintah merespons dengan rencana memperluas tes HIV gratis, sukarela, dan rahasia, sekaligus memperkuat harm reduction dan pengobatan. Sebuah subkomite kabinet yang terdiri dari lima menteri dibentuk untuk mengatasi hambatan lintas sektor. Pejabat menegaskan diskriminasi terhadap orang dengan HIV adalah tindakan ilegal dan layanan tersedia di seluruh wilayah, meski prevalensi satu per 60 orang dewasa masih lebih rendah dibanding Afrika yang mencapai hampir satu per 35 menurut WHO.

Analisis Redaksi

Penetapan status krisis nasional oleh Fiji bukan sekadar gestur simbolik, tapi pengakuan terlambat bahwa epidemi HIV telah melompat dari konsentrasi tinggi pada kelompok suntik narkoba ke populasi umum melalui jalur seksual. Angka cakupan tes 39 persen dan cakupan ARV 22 persen mengindikasikan sistem kesehatan masih gagal menjangkau mayoritas penderita, menciptakan reservoar virus tak terlihat yang berpotensi mempercepat penularan baru. Kematian 18 bayi sebelum berusia satu tahun adalah bukti nyata kegagalan program pencegahan induk-ke-anak (PPIA) yang seharusnya jadi prioritas mutlak.

Langkah selanjutnya yang harus diawasi adalah implementasi harm reduction, khususnya program jarum-suntik dan PrEP, yang di negara-negara Pasifik sering menghadapi hambatan budaya dan hukum. Keberhasilan subkomite lima menteri akan diuji kemampuannya memecah silo birokrasi antara kesehatan, hukum, dan sosial. Tanpa penanganan stigma yang nyata—bukan hanya pernyataan hukum—anggota masyarakat akan tetap ragu datang ke fasilitas tes, dan angka 27 persen kenaikan kasus tahun depan bisa jadi konservatif.

BERITA TERKAIT (Ekonomi & Pasar)

Meow! Tanya Nesi!
😸