BMKG: DI Yogyakarta Catat Hari Tanpa Hujan Terlama 131 Hari, 1.637 Titik Kering Ekstrem

Data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) per 10 September 2026 menempatkan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah dengan hari tanpa hujan (HTH) ekstrem terlama di Indonesia, mencatat 131 hari berturut-turut tanpa curah hujan signifikan. Pemantauan tersebut mengungkap 1.637 titik pengamatan tersebar di 17 provinsi mengalami kekeringan meteorologis kategori ekstrem, yakni melebihi 60 hari tanpa hujan, didorong pengaruh El Nino yang masih berkategori sangat kuat.

Di posisi kedua dan ketiga, Jawa Tengah mencatat 130 hari dan Jawa Timur 129 hari. Sebaran titik HTH ekstrem itu sendiri mendominasi wilayah Indonesia bagian selatan, mencakup Lampung, seluruh Pulau Jawa, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, hingga Papua Selatan. Jumlah titik yang mencapai 1.637 titik ini bukan sekadar angka statistik, melainkan indikasi luasnya cekungan atmosfer kering yang mengunci wilayah tersebut dalam fase kekeringan berkepanjangan.

Penyebab utamanya teridentifikasi jelas: anomali suhu muka laut di wilayah Nino 3.4 mencapai +2,76°C pada Dasarian I September 2026. Nilai itu mengonfirmasi El Nino sangat kuat yang menyedot massa udara lembap ke arah Pasifik Tengah, meninggalkan wilayah Indonesia dalam kondisi subsiden—udara turun, kering, dan sulit membentuk awan hujan. BMKG menegaskan pola ini konsisten dengan dinamika iklim global yang memang menggeser zona konvergensi intertropis (ZCIT) jauh dari garis khatulistiwa.

Secara definisi, BMKG mengukur HTH sebagai periode berturut-turut di mana curah hujan harian di bawah 1 milimeter. Klasifikasi keringnya berlapis: sangat pendek (0-5 hari), pendek (6-10), menengah (11-20), panjang (21-30), sangat panjang (31-60), hingga ekstrem di atas 60 hari. Perhitungan bersifat kumulatif dari hari terakhir pengamatan; sekali saja hujan turun di hari pengamatan, hitungan nol dan status beralih ke hari hujan (HH). Mekanisme teknis ini memastikan data mencerminkan realitas lapangan secara harian, bukan proyeksi bulanan.

Dampak nyata sudah terasa di sektor pertanian dan sumber daya air. Lahan pertanian rawa dan tegalan di Jawa dan Nusa Tenggara mulai mengering sebelum musim tanam berikutnya, sedangkan debit sungai dan danau di Kalimantan Selatan serta Sulawesi Selatan menunjukkan penurunan drastis. Pemerintah daerah di 17 provinsi tersebut kini dituntut mengaktifkan posko kekeringan, menyediakan pompa air, hingga memodifikasi cuaca sebagai respons darurat. Data 1.637 titik ini harus menjadi pijakan kebijakan, bukan sekadar laporan rutinitas.

Analisis Redaksi

Angka 131 hari di Yogyakarta bukan rekor yang patut dibanggakan, melainkan peringatan keras bahwa ketahanan pangan dan air di Pulau Jawa—pulau paling padat di dunia—berada di ujung tanduk. El Nino +2,76°C memang puncaknya, namun historisnya, dampak *lag* (keterlambatan) kekeringan justru terasa paling parah saat transisi menuju La Nina, di mana hujan bisa datang tiba-tiba dengan intensitas ekstrem, memicu banjir bandang di tanah yang sudah keras dan hidrofobik. Mitigasi tidak boleh berhenti pada pompa air; manajemen tanah dan vegetasi penahan air di hulu DAS harus jadi prioritas jangka menengah.

Perlu diwaspadai, sebaran 1.637 titik HTH ekstrem yang melintasi 17 provinsi menciptakan risiko sistemik: kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang serentak akan menipiskan sumber daya pemadaman TNI/Polri dan BPBD di seluruh wilayah. Koordinasi lintas provinsi dan lintas kementerian (LHK, PUPR, Pertanian, BNPB) harus berjalan di bawah satu komando operasi tunggal, bukan kerja sendiri-sendiri. Jika musim hujan telat datang Oktober mendatang, skenario terburuk—krisis air bersih massal dan gagal panen skala nasional—bukan lagi spekulasi, melainkan ketidakpastian yang harus dikelola sejak sekarang.