BGN Tetapkan Anggaran 2027 Rp240,2 Triliun, Rp232,5 Triliun untuk MBG Sasaran 72,46 Juta Penerima

Badan Gizi Nasional (BGN) mengunci anggaran 2027 sebesar Rp240,2 triliun, dengan porsi hampir 97 persennya dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menargetkan 72,46 juta penerima manfaat. Kepala BGN Sudaryono membeberkan rincian itu dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (17/9), menandai penetapan pagu final setelah proses penyesuaian dari indikatif awal Rp270,2 triliun.

Efisiensi sebesar Rp30 triliun terjadi berdasarkan surat bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas, menekan alokasi BGN 2027 ke level Rp240,2 triliun. Dari total itu, Rp232,88 triliun (96,95 persen) masuk ke program pemenuhan gizi nasional, sementara Rp7,33 triliun (3,05 persen) untuk dukungan manajemen. "Jadi dari total anggaran BGN ini, 97 persen kira-kira hampir itu dikonversi menjadi makanan, sementara 3 persennya adalah dukungan manajemen," tegas Sudaryono.

Anak sekolah mendominasi sasaran MBG 2027 dengan alokasi Rp198,96 triliun untuk 60,6 juta penerima — mencakup PAUD hingga SLB, santri, dan sasaran lain di lingkungan pendidikan. SD/MI jadi kelompok terbesar: 24,5 juta penerima dengan anggaran Rp81,64 triliun. Kelompok 3B (ibu hamil, ibu menyusui, balita) mendapat Rp33,54 triliun untuk 11,86 juta penerima, rinciannya Rp23,33 triliun untuk 8,08 juta balita, Rp5,81 triliun untuk 1,75 juta ibu hamil, dan Rp4,40 triliun untuk 2,03 juta ibu menyusui.

Realisasi anggaran 2026 per 16 September baru mencapai 63,89 persen — Rp139,77 triliun dari pagu penajaman Rp218,77 triliun — menyisakan Rp79 triliun untuk empat bulan tersisa. Capaian penerima per 31 Agustus 2026 tercatat 56,99 juta orang (76,86 persen dari target 74,54 juta), dengan selisih 17,56 juta. BGN sedang membenahi data: 1.653 sekolah pesantren dicoret dari daftar penerima, dan penyaluran diprioritaskan ke wilayah 3T serta daerah stunting tinggi.

"Kita tidak ingin mengejar jumlah penerima manfaat dengan mengabaikan kualitas dan keamanan pangan. Oleh karena itu, standar higiene dan sanitasi kami tegakkan secara konsisten dan strict," kata Sudaryono. SPPG yang belum memenuhi standar dilarang operasi. Anggaran 2026 sendiri mengalami penajaman dari Rp268 triliun ke Rp229,75 triliun, dengan Rp1,37 triliun status blokir sebagai RO khusus direktif presiden. Sisa dana 2026 akan difokuskan untuk penyelesaian target tahun ini, sementara pagu 2027 disiapkan untuk eksekusi penuh.

Analisis Redaksi

Anggaran MBG 2027 yang meledak ke Rp232,5 triliun — naik signifikan dari realisasi 2026 yang baru 63,89 persen hingga September — menimbulkan pertanyaan serius soal kapasitas eksekusi dan efisiensi belanja. Lonjakan target penerima dari 74,54 juta (2026) ke 72,46 juta (2027) terlihat moderat, tapi alokasi per kapita naik tajam mengingat realisasi 2026 baru Rp139,77 triliun untuk 56,99 juta penerima. Angka Rp232,5 triliun berarti asumsi biaya per porsi atau cakupan layanan jauh lebih agresif, padahal sisa Rp79 triliun 2026 masih harus diserap dalam empat bulan.

Penghapusan 1.653 pesantren dari daftar penerima dan penguncian standar higiene SPPG sinyal koreksi kualitas yang terlambat. Jika 2026 dipakai "mengejar angka", 2027 harus membuktikan bisa menyebarkan makanan bergizi aman ke 72 juta titik tiap hari sekolah — tantangan logistik yang tidak pernah diuji skala penuh. Kunci bukan di angka pagu, tapi apakah Deputi Penyediaan dan Penyaluran (penguasa Rp232,6 triliun) punya jaringan SPPG yang benar-benar siap, atau kita akan melihat pengulangan penyerapan rendah di kuartal awal tahun depan.