Bahlil: Minyak Tembus US$100 Dorong Harga BBM Non-Subsidi, Subsidi Dijamin Tetap hingga 2026

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengakui kenaikan harga minyak dunia yang menembus level US$100 per barel akan mendorong harga BBM non-subsidi di dalam negeri, namun menegaskan BBM subsidi tidak akan disentuh hingga akhir 2026.

"Ya kita tahu bahwa harga dunia sekarang kan lagi, tidak dalam kondisi baik-baik saja. Sekarang sudah mencapai 100 lebih, 100 dolar lebih per barel. Jadi pasti berdampak pada harga nasional," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (17/9).

Di hadapan tekanan harga global, Menteri Bahlil meminta masyarakat berkemampuan untuk beralih ke BBM non-subsidi. "Tapi maksud saya adalah, saudara-saudara kita yang mampu, yang memakai mobil bagus, ya tolonglah, subsidi ini kan untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," tandasnya.

Data pasar memperkuat kekhawatiran itu. Harga minyak Brent pada Jumat (11/9) naik sekitar 1 persen menjadi US$108,68 per barel, sedangkan West Texas Intermediate (WTI) meroket 1 persen ke US$103,45 per barel. Kedua komoditas ini seminggu sebelumnya sudah melonjak lebih dari 6 persen pada perdagangan Kamis (10/9), mencatat kenaikan mingguan hampir 13 persen.

PT Pertamina Patra Niaga melalui VP Communication Kitty Andhora memastikan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamina Dex tetap mengacu pada formula yang ditetapkan pemerintah. "Pertamina Patra Niaga mengikuti kebijakan Pemerintah dalam penetapan harga BBM. Meskipun terdapat fluktuasi pada sejumlah parameter pembentuk harga, seperti harga minyak dunia dan nilai tukar, untuk BBM subsidi sesuai arahan Pemerintah tidak ada kenaikan harga hingga akhir 2026," ujar Kitty dalam keterangan resmi, Sabtu (12/9).

Analisis Redaksi

Pernyataan ganda dari Bahlil dan Pertamina Patra Niaga mengisyaratkan strategi pemerintah: memisahkan jalur harga pasar untuk BBM non-subsidi sambil mengunci BBM subsidi sebagai benteng sosial. Logikanya masuk akal — mengizinkan harga Pertamax dan Dex mengikuti formula berarti beban kenaikan minyak dunia diserap oleh konsumen kelas menengah atas, bukan oleh APBN. Namun, risikonya nyata: jika rupiah melemah lebih dalam saat minyak tetap tinggi, tekanan inflasi dari sisi BBM non-subsidi bisa merambat ke biaya logistik dan harga barang, menyentuh lapisan rentan yang justru jadi sasaran perlindungan subsidi.

Kunci selanjutnya ada pada konsistensi formula harga non-subsidi dan ketahanan kurs. Jika pemerintah memaksa Pertamina menahan harga non-subsidi di bawah formula demi menenangkan pasar, beban kerugian akan jatuh ke BUMN itu — mengulang skenario 2022 yang memaksa injeksi dana PMN triliunan rupiah. Pengamat pasar akan memantau apakah "formula" yang disebut Kitty Andhora benar-benar dijalankan transparan, atau ada intervensi politik di balik layar saat pilkada serentak mendekat.