Bahlil Imbau Pemilik Mobil Mewah Tinggalkan BBM Subsidi, Ancam Evaluasi Regulasi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengimbau keras pemilik kendaraan mewah serta masyarakat berpenghasilan cukup untuk menghentikan penggunaan BBM bersubsidi Pertalite dan Biosolar, Kamis (17/9/2026), menyoroti fenomena pergeseran konsumsi yang mengancam prinsip tepat sasaran alokasi dana negara.

Dalam sambutannya, Bahlil mencontohkan kendaraan bermerek BMW dan mobil kelas atas lain yang kini menyerobot pom bensin subsidi. "Persoalan shifting, dari yang tadinya tidak memakai subsidi dan sekarang mereka memakai subsidi, saran saya sebagai warga negara Indonesia kepada saudara-saudara saya yang mampu, yang mohon maaf mobilnya pakai BMW, kemudian mobil-mobil yang kelas tinggi, mohonlah kita pakai hati juga," ujarnya dengan nada yang meski santai namun tegas.

Soal potensi regulasi keras untuk mengikat imbauan tersebut, menteri ini memilih jalur pertimbangan lebih dulu. "Saya akan mempertimbangkan, nanti kita lihat. Tapi kan saya harus ngomong ini dulu, kalau regulasi itu kan butuh proses. Tapi imbauan ini penting," jelas Bahlil, menandakan keberadaan instrumen hukum masih menjadi opsi terbuka di meja.

Sebagai bentuk komitmen pribadi, ia menegaskan tidak pernah mengisi tangki kendaraan pribadinya dengan bahan bakar subsidi. "Kalau contoh kayak saya, masa sih saya pakai BBM subsidi. BBM subsidi itu kan untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Kalau yang punya gaji cukup, rumah bagus, mbok pakai hatilah," tegasnya, menolak fasilitas yang seharusnya milik rakyat miskin.

Latar belakang keberanian bicara soal isu sensitif ini, menurut Bahlil, bermula dari pengalaman hidupnya sendiri. "Memang saya harus ngomong begini, karena saya ini kan menteri yang pernah makan beras subsidi. Jadi berikanlah hak rakyat yang punya hak itu punya mereka, jangan yang mampu yang mengambilnya," pungkas mantan Kepala BKPM itu, mengaitkan posisinya kini dengan masa lalu yang dekat dengan realitas masyarakat kecil.

Analisis Redaksi

Imbauan Bahlil sebenarnya membuka tabir kerapuhan sistem distribusi BBM bersubsidi yang selama ini sangat bergantung pada kesadaran moral pengguna, bukan mekanisme teknis yang ketat. Tanpa verifikasi identitas atau pembatasan volume berbasis data kepemilikan kendaraan, seruan "pakai hati" bersifat sukarela dan rentan diabaikan oleh segimen yang memang memiliki daya beli tinggi namun ingin menekan biaya operasional.

Ancaman evaluasi regulasi yang disodorkan menandakan geseran strategi pemerintah dari apresiasi moral menuju pendekatan coercive, meski prosesnya diprediksi panjang karena melibatkan koordinasi antar kementerian, polisi lalu lintas, hingga pertambangan. Yang perlu diwaspadai: kebijakan kaku berpotensi melahirkan pasar gelap atau praktik joki isi bensin, sementara data shifting yang diklaim pemerintah belum pernah dipublikasikan secara transparan untuk membuktikan besarnya kerugian negara.

Langkah logis selanjutnya bukan hanya menunggu kesadaran, melainkan mempercepat finalisasi skema tepat sasaran berbasis data terintegrasi—seperti yang pernah digagas via aplikasi MyPertamina—agar subsidi benar-benar turun ke sasaran tanpa memperlambat roda ekonomi masyarakat kecil di pom bensin.