AS Tolak Visa Abbas Kedua Kali, Palestina Ajukan Pidato Virtual di PBB

Amerika Serikat kembali menutup pintu bagi Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB di New York pekan depan, menandai penolakan visa kedua berturut-turut yang disampaikan ke Kantor Abbas pada Rabu (16/9).

Otoritas AS tidak memberikan penjelasan resmi soal alasan spesifik penolakan terhadap Abbas, namun Kementerian Luar Negeri menerbitkan pernyataan terpisah menuduh Otoritas Palestina dan organisasi terkait "gagal melakukan reformasi". Delegasi pejabat Palestina yang seharusnya mendampingi sang presiden pun ikut terkena larangan masuk.

Detail teknis penolakan terungkap dari pemberitahuan Kemlu AS yang dibagikan pejabat Palestina kepada The Times of Israel. Dokumen itu merujuk pada Pasal 212(a)(3)(B) yang melarang penerbitan visa bagi individu yang terlibat aktivitas teroris atau berafiliasi dengan organisasi teroris, sebuah ketentuan yang menimbulkan ketidaklayakan permanen. Belum pasti apakah nama Abbas dicoret atas dasar hukum yang sama.

Dalam pernyataan resmi Rabu, Departemen Luar Negeri menegaskan Palestina melanggar undang-undang AS dengan menargetkan Israel di organisasi internasional, mendorong pengakuan sepihak, memberi tunjangan kepada teroris, serta mengagungkan kekerasan. "Sebagai konsekuensi kegagalan mereka melakukan reformasi... AS akan memperpanjang sanksi penolakan visa kepada anggota PLO dan pejabat Otoritas Palestina," tulis pernyataan itu, sambil menegaskan pengecualian bagi Misi Palestina di PBB agar tetap beroperasi dari New York.

Menanggapi kebuntuan diplomatik ini, Misi Palestina untuk PBB mengajukan resolusi agar Abbas bisa berpidato secara virtual — replik dari format yang dipakai tahun lalu. Resolusi tersebut diajukan ke Sidang Umum PBB pada Kamis waktu setempat, mengingat Abbas dijadwalkan berbicara pada 24 September mendatang, hari yang sama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang hadir langsung.

Kembali ke tahun 2019, administrasi Donald Trump — sekutu erat Netanyahu — menolak visa Abbas saat Prancis dan negara-negara Arab menggelar pertemuan mendorong solusi dua negara dan pengakuan terhadap Palestina. Tahun ini tak ada forum serupa, namun harapan Ramallah soal pelonggaran sirna setelah pejabat AS memberitahu The Times of Israel bulan lalu bahwa larangan akan diteruskan sekalipun untuk keperluan sidang PBB.

Analisis Redaksi

Penolakan visa ini bukan sekadar prosedur imigrasi, melainkan instrumen tekanan politik yang mengikat tangan diplomasi Palestina di panggung multilateral. Ketidaksimetrian yang mencolok — Netanyahu dipersilakan hadir langsung sementara Abbas terpaksa hadir via layar — memperkuat narasi bahwa Washington tidak lagi berperan sebagai mediator netral, melainkan pemain yang secara terbuka memihak pada satu sisi konflik. Penggunaan pasal anti-terorisme sebagai landasan hukum menutupi motif politik dengan lapisan legalitas yang sulit dibantah di pengadilan, namun mudah dibaca oleh publik global sebagai sanksi kolektif terhadap kepemimpinan Palestina.

Langkah Palestina mengajukan pidato virtual mencerminkan pragmatisme di tengah keterbatasan: menjaga kehadiran narasi di Majelis Umum tanpa melanggar larangan AS. Namun, preseden ini berbahaya. Jika virtualisasi jadi norma, legitimasi kehadiran fisik kepemimpinan negara non-anggota penuh di PBB akan tererosi, mengurangi ruang tekanan diplomatik yang selama ini jadi senjata lemah Palestina. Yang perlu diwaspadai: apakah sanksi ini akan diperluas ke pejabat teknokrat yang mengurus urusan kesehatan, pendidikan, atau koordinasi humaniter di New York, meski pengecualian Misi PBB saat ini dijaga.

Secara logis, langkah selanjutnya Washington akan memantau apakah Otoritas Palestina melakukan "reformasi" yang didefinisikan unilateral oleh AS — hentikan gaji tahanan, hentikan pengaduan di ICC, hentikan lobi pengakuan negara. Di sisi lain, Abbas akan memanfaatkan pidato virtual untuk menggalang dukungan blok Global South dan negara Eropa yang mulai kecewa dengan status quo. Tahun depan, siapa pun yang menempati Kantor Oval, kebijakan visa ini sudah jadi presiden: akses ke hati diplomasi dunia bagi pemimpin Palestina kini bergantung pada ijin Washington, bukan mandat PBB.