Zulhas Bantah Prabowo Kumpulkan Ketum Koalisi, Sugiono Justru Konfirmi Pertemuan dan Sepakat Ambang Batas 5 Persen

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menolak keras isu Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan ketua umum partai-partai koalisi, menyebutnya hoaks berulang kali di hadapan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (16/9).

"Hoaks, hoaks, hoaks, hoaks, enggak ada," tegas Zulhas dengan nada yang tak ragu. Ketika ditekan kembali soal keberadaan pertemuan itu, ia justru mempertanyakan asal-usul informasi tersebut. "Tidak ada siapa yang bilang itu, ngarang itu ya. Enggak ada ya Presiden kumpulkan partai," imbuhnya.

Kebantahan tegas Zulhas justru bertolak belakang dengan konfirmasi yang datang dari partai pengusung Presiden, Gerindra. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, usai rapat tertutup di Komisi I DPR, kompleks parlemen, hari yang sama, justru membenarkan adanya pertemuan ketum-ketum partai koalisi pemerintah.

Sugiono menegaskan pertemuan itu hanya diikuti partai-partai koalisi, alias tanpa PDIP. Dia enggan mengungkap detail waktu dan tempat pelaksanaan. "Saya sejauh ini yang saya tahu itu ketum-ketum partai yang di koalisi pemerintah," kata Sugiono.

Lebih dari sekadar konfirmasi keberadaan pertemuan, Sugiono mengungkapkan hasil konkret dari pertemuan itu. Ia mengklaim para ketum partai koalisi telah menyepakati perubahan ambang batas parlemen dari 4 persen menjadi 5 persen dalam rangka revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. "Tapi Gerindra juga sepakat soal PT 5 persen. Seperti juga kemarin Golkar juga menyampaikan ya, PKS juga menyampaikan dan saya kira itu yang kita sepakati," ujarnya.

Di sisi lain, hingga berita ini ditulis, PDIP sebagai partai oposisi terbesar yang tidak diundang belum mengeluarkan tanggapan resmi. CNN Indonesia telah menghubungi wakil ketua dan anggota Komisi II DPR dari PDIP, Aria Bima dan Deddy Sitorus, namun belum mendapat respons.

Analisis Redaksi

Ketidaksejalanan narasi antara Zulhas dan Sugiono membuka celah interpretasi yang menarik. Sebagai Ketum PAN yang merupakan bagian dari koalisi, kebantahan Zulhas bisa jadi mencerminkan ketidaktahuan akan jadwal pertemuan, atau mungkin adanya sensitivitas politik internal PAN soal isu ambang batas 5 persen yang berpotensi merugikan partai-partai kecil. Di sisi lain, kepercayaan Sugiono dalam menyebut nama Golkar dan PKS sebagai penyetuju menunjukkan adanya konsensus awal di antara partai-partai besar dalam koalisi.

Kesepakatan soal kenaikan ambang batas ke 5 persen, jika benar terealisasi, akan mengubah lanskap politik nasional secara fundamental. Partai-partai baru maupun partai kecil yang tidak memiliki basis massa kuat akan kesulitan lolos ke DPR, memadatkan kekuasaan pada partai-partai besar yang sudah mapan. Perlu diwaspadai apakah kecepatan pembahasan revisi UU Pemilu ini akan menggeser fokus dari substansi demokratis menuju sekadar efisiensi partai politik. Langkah selanjutnya yang logis adalah penetapan jadwal sidang panitia DPR dan sikap formal PDIP yang bisa menjadi pembatas kekuatan koalisi di parlemen.