Prabowo Targetkan E20 Beroperasi 2028, Siapkan 2 Juta Hektare Lahan Tebu

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Negara, Rabu (16/9/2026), untuk memastikan program bahan bakar bensin bercampur 20 persen bioetanol (E20) dapat digulirkan penuh pada 2028 mendatang. Kehadiran sejumlah menteri kunci hingga pimpinan lembaga keuangan negara menandakan keberanian politik untuk mengakhiri ketergantungan impor bahan bakar yang selama ini menguras devisa.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan, Presiden meminta Menteri Pertanian Andi Amran menyiapkan rencana penyediaan lahan bahan baku, sementara Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara ditugaskan menyiapkan industri pengolahan. "Rapat dipimpin bapak presiden langsung kita membahas agar dua tahun mendatang kita sudah bisa produksi paling kurang E20," kata Zulhas usai rapat, menegaskan kecepatan eksekusi sebagai prioritas absolut.

Kendala klasik penyediaan lahan tidak disembunyikan. Zulhas mengakui ketersediaan lahan kerap menjadi hambatan, namun pemerintah telah memetakan alokasi seluas 2 juta hektare yang tersebar di Kalimantan, Sumatra, Papua, dan Jawa untuk tanaman tebu. Komoditas ini dipilih setelah studi kelayakan menunjukkan tebu sebagai sumber bioetanol paling efisien dibanding alternatif lain, sekaligus membuka peluang revitalisasi industri gula nasional yang selama ini merana.

Visinya tidak berhenti pada angka 20 persen. Zulhas menegaskan adanya roadmap bertahap menuju komposisi 50 persen etanol (E50) di jangka panjang. "Bertahap kita akan menuju E50, tapi yang pertama ini E20," tuturnya, menandakan komitmen transisi energi yang terstruktur bukan sekadar kebijakan simbolis.

Dari sisi pembiayaan, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menegaskan kesiapan mendanai program yang berdampak langsung pada pengurangan impor BBM dan peningkatan devisa. "Intinya kami dari Danantara untuk program-program yang memang sangat baik mengurangi impor dan meningkatkan devisa kita selalu dukung," kata Rosan. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambah, rapat juga membahas aspek ketahanan energi hingga dukungan teknologi, dengan melibatkan swasta hingga BUMN guna memastikan rantai pasok berjalan utuh.

Kehadiran Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kepala BP BUMN Dony Oskaria, hingga Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza dalam satu meja rapat menunjukkan betapa seriusnya kabinet menyikapi agenda ini. Pertamina sebagai pengelola raffinasi utama menjadi kunci teknis apakah target pencampuran 20 persen bisa tercapai di pom bensin dua tahun lagi.

Analisis Redaksi

Target E20 2028 bukan sekadar angka di kertas, melainkan uji nyata kemampuan negara mengelola lahan, dana, dan teknologi secara simultan. Alokasi 2 juta hektare lahan tebu di empat pulau besar membutuhkan resolusi cepat soal izin lokasi, gugat tanah, hingga infrastruktur irigasi yang selama ini jadi momok proyek agroindustri besar. Jika Mentan Andi Amran gagal mengubah peta lahan jadi lahan siap tanam dalam 12 bulan ke depan, industri pengolahan yang disiapkan Danantara akan beroperasi di bawah kapasitas — membuang biaya oportunitas masif.

Langkah selanjutnya yang logis adalah penetapan harga jual eceran (HJE) bioetanol yang adil bagi petani tapi tetap kompetitif bagi Pertamina, serta regulasi wajib campur yang mengikat secara hukum. Tanpa keduanya, komitmen E50 hanya akan jadi narasi indah tanpa landasan bisnis. Publik perlu memantau apakah program ini benar-benar mengurangi beban APBN atas subenergi, atau justru menciptakan distorsi pasar baru di sektor pertanian.