Tiket Kereta Bawah Tanah Pyongyang Melonjak 2,7 Kali Lipat, Won Korut Ambruk 377 Persen

Harga tiket kereta bawah tanah di Pyongyang melonjak 2,7 kali lipat menjadi 400 won, kenaikan paling drastis dalam sejarah transportasi ibu kota Korea Utara yang selama puluhan tahun hanya dikenai 5 won per perjalanan. Lonjakan ini terungkap lewat unggahan mahasiswa internasional Universitas Kim Il Sung di platform Xiaohongshu setelah mereka kembali dari liburan musim panas ke China.

"Saya membayar 5.000 won di loket seperti biasa, tetapi saya hanya menerima sekitar 13 tiket, bukan sekitar 30 tiket seperti sebelumnya," tulis salah satu mahasiswa yang dikutip Radio Free Asia (RFA). Sebelum kenaikan terbaru ini, tarif terakhir tercatat 150 won — sendiri sudah naik 30 kali lipat dari harga historis — yang didokumentasikan YouTuber Rusia Viktor saat mengunjungi negara terisolasi itu pada November 2024.

Kenaikan tarif itu bukan kejadian terisolasi, melainkan cerminan krisis moneter yang menggelegar. Peneliti senior Institut Strategi Keamanan Nasional Korea, Lim Su Ho, mencatat nilai tukar won Korea Utara terhadap dolar AS merosot 377 persen selama dua tahun sejak kuartal pertama 2024. Menurut Lim, ambruknya nilai mata uang dipicu pencetakan uang masif untuk menutupi kenaikan upah mulai akhir 2023 dan mendanai proyek-proyek pembangunan nasional berskala besar.

Bagi mahasiswa asing, kenaikan 400 won tetap terasa murah saat dikonversi ke mata uang luar negeri — "hampir gratis sama sekali," tulis salah satunya. Namun perspektif itu melenceng jauh dari realitas warga biasa Korea Utara yang penghasilan mereka denominasi dalam won yang merosot. Untuk mereka, transportasi harian yang selama ini jadi simbol subsidi negara kini jadi beban baru di tengah tekanan biaya hidup yang sudah parah.

Sejarah tarif kereta bawah tanah Pyongyang mencatat stabilitas yang mengejutkan: selama puluhan tahun harga tertahan di 5 won, kebanggaan sistem yang diklaim melayani rakyat. Lonjakan ke 150 won lalu 400 won dalam rentang singkat menandakan runtuhnya kendali harga yang dijaga rezim selama berdekade. Para pengamat menilai langkah ini tak terhindarkan mengingat cadangan devisa habis dan pencetakan uang jadi satu-satunya klep untuk menjaga roda pemerintah berputar.

Analisis Redaksi

Kenaikan 2,7 kali lipat ini bukan sekadar penyesuaian tarif transportasi, melainkan pengakuan tersirat bahwa kebijakan moneter Korea Utara telah gagal total. Pencetakan uang untuk membayar kenaikan upah dan proyek megalomania — tanpa didukung produktivitas nyata — menciptakan siklus hiperinflasi yang kini menerjang sektor paling sensitif: mobilitas warga. Ketika subsidi transportasi, tulang punggung legitimasi sosial rezim, harus dikorbankan, artinya ruang manuver ekonomi semakin sempit.

Yang perlu diwaspadai adalah potensi ketidakstabilan sosial dari segmen rakyat miskin yang sangat bergantung pada transportasi umum murah. Rezim mungkin akan mencoba mengendalikan narasi lewat kontrol informasi ketat, namun tekanan dari bawah — lapar, mahal, dan keputusasaan — sulit dikunci selamanya. Langkah logis selanjutnya: rationing ketat, tekanan lebih lanjut ke pasar jangmadang, atau — skenario paling berbahaya — adventurisme militer untuk mengalihkan perhatian domestik dan memaksa bantuan luar negeri.