Prabowo Perintahkan Danantara Biayai Perluasan LRT Jakarta Usai Permintaan Pramono

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara terlibat langsung dalam pembiayaan proyek perluasan LRT Jakarta ke depan, menjawab permintaan eksplisit Gubernur Pramono Anung saat peresmian jalur Kelapa Gading–Manggarai, Rabu (16/9).

"Tadi ada sedikit harapan dari gubernur, Danantara untuk ikut bantu, saya rasa Danantara wajib membantu," tegas Prabowo di hadapan undangan. Kepala Negara menegaskan bahwa Jakarta bukan hanya milik penghuninya, melainkan milik seluruh bangsa, sehingga pembiayaan transportasi massal ibukota menjadi tanggung jawab nasional.

Permintaan Pramono sebelumnya cukup rinci. Ia menargetkan dua rute strategis: perpanjangan dari Kelapa Gading menuju Jakarta International Stadium (JIS) serta penghubung Stasiun LRT Velodrome ke Stasiun KCIC Whoosh Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Integrasi moda tersebut dinilai krusial untuk mengikat jaringan transportasi Jabodetabek.

Keterlibatan Danantara menandakan geser paradigma pembiayaan infrastruktur transportasi yang selama ini bergantung pada APBN dan pinjaman multilateral. Sebagai entitas pengelola dana investasi negara, kehadiran Danantara diharapkan mengurangi beban anggaran pusat sedia mengunci percepatan proyek yang tertunda.

Bagi penumpang harian, arah kebijakan ini berpotensi mempercepat realisasi konektivitas mulus dari kawasan utara hingga stasiun kereta cepat di selatan. Namun, tantangan teknis seperti akuisisi lahan dan keberlanjutan operasional tetap menjadi ujian nyata di lapangan.

Analisis Redaksi

Perintah "wajib membantu" dari Prabowo ke Danantara bukan sekadar retorika, melainkan sinyal politik kuat bahwa dana negara harus diputar untuk infrastruktur strategis yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Masalahnya, Danantara dirancang sebagai badan usaha komersial dengan mandat hasil investasi optimal, bukan lembaga hibah. Menyuntikkan dana ke proyek LRT yang secara historis butuh subsidi operasional besar menimbulkan pertanyaan fundamental: bagaimana skema *return* bagi Danantara tanpa membebankan tarif terlalu tinggi ke penumpang?

Rencana Pramono yang agresif — menghubungkan JIS dan Whoosh — sebenarnya adalah pelengkap logis dari peta transportasi terpadu. Namun, dua rute itu melewati padatnya kawasan perkotaan yang akuisisi lahanannya paling mahal dan kompleks. Jika Danantara masuk sebagai *equity* atau *senior lender*, kecepatan *financial close* akan bergantung pada kelancaran penetapan harga tanah dan jaminan *revenue* dari Pemprov DKI. Tanpa jaminan itu, proyek ini berisiko macet di meja negosiasi keuangan, bukan di lapangan konstruksi.