Komitmen Investasi TCTP Tembus Rp88,1 Triliun Usai Konferensi Xiamen

Total komitmen bisnis dalam kerangka Two Countries Twin Parks (TCTP) antara Indonesia dan China melonjak ke Rp88,1 triliun usai pelaku usaha kedua negara menandatangani sejumlah MoU baru di Xiamen, 9 September 2026.

Tambahan komitmen terbaru bernilai RMB19,4 miliar atau setara Rp51 triliun, menumpang pada 30 MoU sebelumnya yang totalnya Rp37,1 triliun. Penandatanganan dilakukan dalam China-Indonesia Two Countries Twin Parks Investment Promotion Conference beberapa waktu lalu.

"Kerja sama ini tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan investasi, tetapi juga untuk memperkuat konektivitas industri, rantai pasok, transfer teknologi, serta menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja di Indonesia," kata Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo Simbolon melalui siaran pers, Rabu (16/9/2026).

Pemerintah menegaskan komitmen tertulis hanyalah tahap awal. Yang kritis menurut Ali adalah memastikan setiap MoU berujung pada proyek konkret, bukan sekadar kertas. Ia menjanjikan fasilitasi komunikasi antara investor, pengelola kawasan, dan Kementerian atau Lembaga terkait agar hambatan investasi terselesaikan cepat dan terkoordinasi.

Program TCTP itself diperkuat melalui Joint Statement Indonesia-RRT pada 9 November 2024 dan Memorandum on Two Countries Twin Parks Cooperation Project pada 25 Mei 2025 yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, MOFCOM, dan Pemerintah Provinsi Fujian. Kedua pemerintah bersepakat mendorong platform ini berorientasi hasil melalui promosi bersama, percepatan fasilitasi, dan pengembangan kerja sama antarkawasan industri.

Analisis Redaksi

Angka Rp88,1 triliun terlihat menggiurkan di kertas, namun pengalaman menunjukkan jarak yang sering kali panjang antara MoU dan realisasi dana masuk ke lapangan. Pemerintah pun sudah sadar hal ini, sehingga narasi Ali Murtopo Simbolon justru berfokus pada "penindaklanjutan" dan "penyelesaian hambatan" — dua frasa yang jadi indikator sejauh mana komitmen politik mau diterjemahkan jadi aksi birokrasi.

Kunci selanjutnya ada di kemampuan pengelola kawasan industri di Indonesia — termasuk di kawasan TCTP seperti Kawasan Industri Kendal atau Morowali — untuk menyediakan lahan bersih, izin cepat, dan infrastruktur pendukung yang siap pakai. Tanpa itu, investor China yang sudah terbiasa kecepatan eksekusi di negeri sendiri akan ragu menaruh uang nyata. Kemenko Perekonomian dan BKPM harus buktikan fasilitasi mereka bukan hanya mengeluarkan surat rekomendasi, tapi benar-benar memotong alur birokrasi yang selama ini jadi momok.