Jensen Huang Tolak Regulasi Baru AI, Sebut Keamanan soal Rekayasa Teknis

CEO Nvidia Jensen Huang menolak seruan pembentukan regulasi baru untuk mengatur perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang semakin pesat. Dalam wawancara dengan Jim Cramer, di tengah sengitnya perdebatan mengenai keamanan AI, Huang menilai regulasi baru tidak diperlukan. Pernyataan itu dilansir CNBC, Selasa (15/9).

Huang menegaskan perusahaan AI seharusnya mampu menyelesaikan tantangan keamanan secara mandiri lewat pendekatan teknis. “Gagasan bahwa kita butuh undang-undang baru, aturan antitrust baru, atau regulasi baru hanya agar perusahaan-perusahaan ini bisa menjalankan fungsi rekayasa dasar dan menguji produknya dengan benar sebelum dirilis itu sama sekali tidak perlu,” kata Huang. “Kita sudah punya banyak undang-undang dan regulasi yang mengatur keandalan serta fungsi sebuah produk,” paparnya.

Menurut Huang, para pengembang AI memiliki kontrol penuh untuk memastikan produk mereka aman sebelum dilepas ke publik. “Keamanan itu masalah rekayasa teknik. Kita harus membuat produk dan mengujinya dengan benar. Jika belum siap dirilis, tahan dulu dan terus lakukan pengujian serta perbaikan teknis sampai benar-benar siap,” kata dia. Ia pun menyarankan agar perusahaan-perusahaan AI tersebut tidak berinovasi terlalu cepat hingga melepas produk yang belum aman.

Huang juga menepis kekhawatiran yang menyebutkan bahwa model AI yang semakin kuat akan menjadi ancaman eksistensial bagi umat manusia. “Kita tidak akan punah di 2030. Ada begitu banyak orang di dunia yang akan membangun AI dengan benar. Kita akan menyiapkan berbagai bentuk perlindungan serta menciptakan beragam teknologi demi keamanan dan keselamatan,” ujar Huang.

Perbincangan mengenai keamanan AI ini mengemuka usai CEO Anthropic Dario Amodei menerbitkan sebuah esai. Dalam esai tersebut, Amodei mengusulkan agar laboratorium-laboratorium AI terkemuka saling berkoordinasi untuk mengatur ritme pengembangan model-model AI canggih. Menurut dia, langkah ini perlu guna memberikan waktu yang cukup bagi perusahaan untuk menguji dan memperkuat sistem keamanan. Amodei juga menyebut bahwa upaya tersebut kemungkinan membutuhkan intervensi pemerintah atau kelonggaran aturan antitrust.

Masih dalam esainya, Amodei memaparkan tiga langkah untuk mengatur laju pengembangan model AI. Langkah pertama adalah dengan menempatkan penilai keamanan dari pihak ketiga di setiap laboratorium. Sementara, langkah kedua dan ketiga mencakup koordinasi global berbasis demokratis terkait standar keamanan, serta pembatasan terhadap laju perkembangan AI yang tidak terawasi. Amodei berpendapat bahwa beberapa bentuk koordinasi yang efektif untuk mengatur tempo pengembangan ini cukup sulit secara hukum, sehingga memerlukan dukungan dari pemerintah.

Bagi publik, perbedaan sikap ini menyangkut seberapa besar perlindungan yang tersedia sebelum produk AI canggih beredar. Huang menempatkan tanggung jawab pada perusahaan dan proses rekayasa. Amodei menempatkan koordinasi dan pengawasan sebagai prasyarat. Keduanya berbicara dalam kerangka yang sama, yakni keamanan AI, tetapi menawarkan jalur yang berlawanan.

Analisis Redaksi

Pernyataan Huang memperlihatkan garis keras industri yang menolak tambahan beban regulasi. Logikanya, jika undang-undang yang ada dinilai cukup, maka persoalan utama bukanlah kelahiran aturan baru, melainkan penegakan standar rekayasa dan uji kelayakan. Namun, posisi ini menyisakan pertanyaan: siapa yang memverifikasi klaim aman sebelum produk dirilis? Dalam kerangka Huang, jawabannya ada di internal perusahaan. Dalam kerangka Amodei, jawabannya harus melibatkan pihak ketiga dan koordinasi lintas laboratorium.

Yang perlu diwaspadai, perdebatan ini tidak berhenti pada soal teknis. Amodei menyebut intervensi pemerintah atau kelonggaran antitrust, sementara Huang justru menolak aturan antitrust baru. Artinya, jika usulan Amodei berjalan, pemerintah bisa dipaksa masuk ke ruang yang biasanya diserahkan ke mekanisme pasar. Sebaliknya, jika posisi Huang yang menang, publik hanya bisa bersandar pada tanggung jawab perusahaan dan hukum produk yang ada.

Langkah selanjutnya secara logis adalah uji publik terhadap kedua pendekatan. Pengujian, penahanan produk, dan perbaikan teknis yang disebut Huang bisa menjadi tolok ukur. Koordinasi global, penilai pihak ketiga, dan pembatasan laju pengembangan yang diusulkan Amodei juga bisa diuji. Yang jelas, taruhannya bukan hanya kecepatan inovasi, tetapi juga tingkat perlindungan yang diterima masyarakat sebelum AI canggih benar-benar dilepas.