Dirjen Migas Ungkap Modus Tangki Dimodifikasi di Makassar, Antrean BBM Mulai Terurai

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membongkar praktik penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Makassar, Sulawesi Selatan, yang diduga memicu antrean panjang di sejumlah SPBU selama beberapa hari terakhir. Temuan utama menunjuk pada modifikasi kapasitas tangki kendaraan angkutan yang melampaui batas standar, hingga 75 persen di atas ketentuan.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman mengaku mengetahui adanya penyimpangan tersebut saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (16/9/2026). "Sekarang juga, kemarin kan di Makassar ditemukan adanya penimbunan. Nah, itu kita akan gali lebih jauh penimbunan-penimbunan itu. Itu penyimpangan itu, harus dibasmi yang seperti itu," tegasnya.

Modus operandi yang terungkap menunjukkan pelaku sengat memperbesar volume tangki standar. Laode menggambarkan, kapasitas tangki yang seharusnya X, sengaja ditambah hingga X plus 50 persen atau X plus 75 persen. Praktik ini memungkinkan pengangkut membawa volume BBM melebihi kuota legal, menciptakan ketidakseimbangan pasokan di tingkat ritel dan memperpanjang waktu tunggu warga di pom bensin.

Di sisi lain, Laode tidak mengabaikan faktor eksternal. Fenomena El Nino yang mendangkalkan jalur sungai memaksa pengiriman dialihkan ke armada truk, menambah waktu tempuh logistik. "Nambah waktu aja. Dan kalau nambah waktu, semuanya keluar saat bersamaan, terjadilah antrean. Ini yang kita imbau ke masyarakat bahwa jangan khawatir barangnya ada gitu," ujarnya menjawab kekhawatiran kehabisan stok.

Kabar baik mulai terdengar dari lapangan. Laode memastikan antrean panjang di Kota Makassar telah mulai terurai berkat koordinasi lintas instansi. Kementerian ESDM, Pertamina, BPH Migas, dan Pemerintah Daerah melakukan inovasi penanganan yang dinilai efektif mengurai kemacetan distribusi di titik-titik puncak kemarin.

Pemerintah menegaskan komitmen menindak tegas seluruh rantai penyimpangan distribusi BBM. Analisis terhadap temuan lapangan dan identifikasi pelaku kini menjadi prioritas agar operasi pengeboman tidak hanya berhenti pada pengungkapan modus, tapi menyentuh akar permasalahan hukum.

Analisis Redaksi

Kasus Makassar membuka tabir kerentanan sistem distribusi BBM yang tidak hanya bergantung pada ketersediaan komoditas, tapi sangat rentan terhadap manipulasi infrastruktur angkutan. Modifikasi tangki yang terstruktur ini mengindikasikan adanya jaringan terorganisir yang memanfaatkan celah pengawasan fisik kendaraan, bukan sekadar kesalahan individual sopir. Jika penegakan hukum hanya menyentuh pelaku lapangan tanpa membongkar pemilik armada dan pengelola logistik di baliknya, modus serupa akan berkembang ke wilayah lain saat tekanan pasokan meningkat.

Faktor El Nino memang nyata, tapi jangan jadi sandiwara untuk menutupi kegagalan mitigasi logistik. Alih modal transportasi dari sungai ke darat seharusnya sudah terencana dalam kontinjensi musiman, bukan reaksi mendadak yang memicu lonjakan permintaan instan. Ke depannya, publik berhak menuntut transparansi jadwal pengiriman dan sistem monitoring kapasitas tangki real-time—misalnya melalui integrasi data BPH Migas dengan GPS armada—agar antrean panjang tidak lagi jadi indikator tunggal kegagalan distribusi.