Pemprov Jateng Raih Peringkat Ketiga Layanan Investasi Terbaik ALI 2026

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil menempati peringkat ketiga sebagai salah satu provinsi dengan layanan investasi terbaik nasional dalam ajang Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi hadir langsung untuk menerima penghargaan bergengsi tersebut di Ruang Nusantara, Gedung Suhartoyo, Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Jakarta, pada Rabu, 16 September 2026.

Capaian posisi ketiga diraih Pemprov Jateng setelah berada di bawah Maluku Utara dan Jawa Timur dalam kategori yang sama, sementara Pemerintah Kabupaten Semarang turut mendapatkan penghargaan serupa serta Kabupaten Karanganyar masuk dalam nominasi enam besar.

Keberhasilan ini merupakan buah dari konsistensi kerja keras Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP serta sinergi erat bersama berbagai pemangku kepentingan terkait di daerah.

Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa capaian tersebut menjadi pelecut motivasi besar bagi seluruh jajarannya untuk terus menghadirkan perizinan yang cepat, mudah, dan prima karena hal itu merupakan pintu utama masuknya modal.

Berdasarkan catatan resmi, realisasi investasi di wilayah Jawa Tengah sepanjang semester I-2026 telah menyentuh angka Rp59,94 triliun yang mencakup penanaman modal asing sebesar Rp25,92 triliun atau 53,40 persen.

Selain itu, penanaman modal dalam negeri tercatat mencapai Rp22,62 triliun atau 46,60 persen, ditambah investasi usaha mikro dan kecil sebesar Rp11,40 triliun yang secara keseluruhan sukses menyerap 213.217 tenaga kerja dari 55.989 proyek aktif.

Analisis Redaksi

Pengakuan nasional melalui ajang ALI 2026 membuktikan bahwa reformasi birokrasi perizinan di tingkat daerah mulai menunjukkan hasil nyata. Angka realisasi investasi mendekati Rp60 triliun pada semester pertama bukan sekadar statistik di atas kertas, melainkan motor penggerak roda ekonomi riil yang langsung beririsan dengan penyerapan ratusan ribu tenaga kerja lokal di tengah tantangan global.

Meski demikian, tantangan terbesar bagi Pemprov Jateng ke depan bukanlah mempertahankan trofi penghargaan, konsistensi jemput bola, melainkan menjaga kepastian hukum dan kecepatan layanan di tengah persaingan ketat antarprovinsi maupun dengan negara-negara tetangga. Pesan Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roeslani mengenai pentingnya kecepatan dan dampak ekonomi harus diterjemahkan secara konkret oleh birokrasi di bawahnya agar iklim usaha tetap kondusif.

Secara logis, langkah selanjutnya yang harus diambil oleh kepemimpinan daerah adalah memperkuat digitalisasi sistem pelayanan terpadu guna memangkas potensi hambatan birokrasi sekecil apa pun. Jika komitmen ini terus dijaga, target peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui jalur investasi bukan lagi ancaman wacana, melainkan sebuah kepastian terukur.