Demonstrasi Pecah di Kongo Tolak Amandemen Konstitusi Tiga Periode

Aksi protes besar-besaran meletus di Republik Demokratik Kongo pada Rabu, 16 September 2026, menyusul kemarahan warga atas rencana perubahan konstitusi yang membuka peluang bagi Presiden Felix Tshisekedi untuk berkuasa hingga masa jabatan ketiga. Gelombang demonstrasi ini langsung direspons oleh aparat keamanan dengan tindakan represif, termasuk penggunaan gas air mata dan tembakan peringatan di ibu kota demi membubarkan massa yang turun ke jalan.

Titik-titik aksi massa tidak hanya terkonsentrasi di Kinshasa sebagai pusat pemerintahan, melainkan juga merembet ke sejumlah kota besar lainnya di negara tersebut. Berdasarkan laporan kantor berita Reuters, ratusan demonstran memadati jalanan Kinshasa sambil mengibarkan bendera dari berbagai partai politik. Suasana di lapangan yang semula berjalan damai seketika berubah tegang tatkala terjadi bentrokan fisik antara massa pendukung oposisi dan kelompok yang setia kepada pemerintah.

Gerakan perlawanan di jalanan ini digerakkan atas seruan Coalition Article 64 atau yang dikenal sebagai C64. Aliansi oposisi tersebut secara konsisten menolak agenda perubahan konstitusi karena dinilai sebagai instrumen terselubung untuk melanggengkan kekuasaan Tshisekedi. Bagi para penentangnya, amandemen aturan dasar negara adalah ancaman serius bagi demokrasi yang susah payah dibangun setelah transisi politik panjang di kawasan Afrika Tengah itu.

Respons aparat keamanan terhadap demonstran tercatat keras di berbagai wilayah. Di Kinshasa, kepolisian terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk mengendalikan situasi yang kian tak terkendali di tengah kepulan gas air mata. Eskalasi pengamanan yang ketat ini menunjukkan bagaimana pemerintah berupaya keras meredam potensi pemberontakan sipil yang lebih luas akibat isu sensitif suksesi kepemimpinan.

Tekanan terhadap para aktivis juga dilaporkan terjadi di luar ibu kota, salah satunya di Mbandaka yang merupakan pusat administrasi Provinsi Equateur di wilayah barat laut Kongo. Aktivis setempat mencatat setidaknya 10 orang ditangkap oleh aparat penegak hukum, sementara sekitar 100 aktivis lainnya dibubarkan secara paksa saat mencoba menyuarakan aspirasi mereka menolak perpanjangan masa jabatan presiden.

Analisis Redaksi

Krisis politik yang memanas di Republik Demokratik Kongo ini menegaskan kembali kerentanan transisi kekuasaan di kawasan Afrika, di mana batas konstitusional sering kali menjadi medan perebutan pengaruh antara petahana dan oposisi. Manuver politik untuk melanggengkan masa jabatan melalui amandemen undang-undang dasar terbukti menjadi pemicu instabilitas domestik yang langsung berdampak pada keselamatan publik dan hak-hak sipil. Situasi di Kinshasa dan Mbandaka mengindikasikan bahwa resistensi publik terhadap ambisi kekuasaan mutlak masih sangat kuat dan terorganisasi.

Ke depan, dinamika politik di Kongo sangat bergantung pada konsistensi perlawanan yang dimotori oleh aliansi oposisi seperti Coalition Article 64 serta tekanan komunitas internasional terhadap rezim Presiden Felix Tshisekedi. Jika pemerintah tetap memaksakan agenda perubahan konstitusi tanpa dialog yang inklusif, eskalasi konflik jalanan berisiko meluas dan memperburuk polarisasi nasional. Stabilitas kawasan Afrika Tengah kini diuji oleh kemampuan pemerintah setempat dalam mendengarkan aspirasi rakyat alih-alih mengandalkan pendekatan keamanan semata.