Zulhas Targetkan 5.000 Kampung Nelayan 2029, Nilai Tukar Nelayan Dikejar 120 Tahun 2027

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mempercepat pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) hingga 2029, sekaligus menargetkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sentuh angka 120 dua tahun mendatang, sebagai pilar kesejahteraan masyarakat pesisir.

Target ganda itu dibacakannya di hadapan pejabat terkait dalam Rapat Koordinasi Terbatas di Jakarta, Selasa (15/9/2026). Zulhas menegaskan KNMP bukan proyek infrastruktur semata, melainkan manifestasi perubahan orientasi pembangunan yang menempatkan laut sebagai halaman depan, bukan halaman belakang seperti selama ini. "Selama ini kita membelakangi laut. Akibatnya, nelayan kita tertinggal dan banyak yang masih berada di desil 1," tegasnya, mengacu pada data kemiskinan yang menempel pada pencari ikan.

Realisasi di lapangan mulai menunjukkan angka. Hingga kini 65 lokasi KNMP sudah beroperasi, sementara 35 lokasi tahap kedua mencapai progres 85,6 persen per 2 September 2026—sembilan di antaranya rampung 100 persen. Tahun ini saja pemerintah menargetkan 1.269 lokasi baru, dengan 1.090 lokasi sudah memasuki tahap pembangunan fisik dan 179 lokasi lain masih dalam pra-kontrak.

Landasan hukum penggerak lintas kementerian sudah ada. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2026 diterbitkan untuk memastikan sinergi pusat-daerah tidak berhenti di penyelesaian bangunan, tapi meluas ke penguatan aktivitas ekonomi—dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran. Zulhas mengaku optimis ekosistem terintegrasi ini akan mengubah wajah ekonomi pesisir dari Kawasan kemiskinan menjadi sentra pertumbuhan berbasis kelautan.

Kunci keberhasilan terletak pada dua hal yang dikaitkan Zulhas: penguatan produksi dan pembukaan akses pasar yang lebih luas. Jika NTN benar-benar naik ke 120 dan pasar terbuka, pengentasan kemiskinan pesisir bisa dipercepat. Namun, angka 5.000 unit dan NTN 120 hanyalah target kertas tanpa resolusi masalah struktural: logistik rantai dingin, kekuasaan tengkulak, dan kapasitas SDM nelayan.

Analisis Redaksi

Geser narasi dari "membelakangi" ke "menghadapi" laut memerlukan lebih dari Inpres dan target fisik. NTN 120 pada 2027 adalah angka ambisius mengingat posisi nelayan yang terjebak di desil terendah; pencapaiannya bergantung pada kekuatan tawar nelayan di hadapan rantai pasok yang selama ini dikendalikan perantara. Tanpa intervensi pasar yang nyata—bukan hanya jargon "akses pasar lebih luas"—angka NTN berisiko hanya jadi statistik makro yang tidak menyentuh dompet nelayan kecil.

Inpres 9/2026 memang mengikat koordinasi lintas kementerian, tapi batu sandungan klasik tetap ada di tingkat kabupaten: tumpang tindih wewenang, anggaran transfer yang terlambat, dan data beneficiary yang tidak akurat. Percepatan 1.269 lokasi tahun ini uji nyata kapasitas eksekusi daerah. Jika pembangunan fisik berlari lebih cepat dari pembentukan koperasi atau unit pengolahan milik nelayan, KNMP berujung hanyalah deretan bangunan kosong—monumen infrastruktur tanpa jiwa ekonomi.

Langkah logis selanjutnya yang harus diawasi publik adalah realisasi Nilai Tukar Nelayan (NTN) triwulanan dan laporan independen mengenai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2026 di lapangan. Bukan lagi soal berapa banyak bangunan berdiri, tapi apakah nelayan di 65 lokasi pertama sudah benar-benar naik kelas dari desil 1. Itulah indikator kejujuran program ini.