Wamen ATR/BPN Buka Suara Soal OTT KPK di BPN Bogor yang Jaring Dirjen Lampri

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan sikap kooperatif dan menghormati tindakan hukum usai Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan di kantor BPN Kabupaten Bogor yang menjaring Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Lampri.

Pernyataan resmi tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan seusai menghadiri rapat kerja bersama Komisi II DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026). Ossy menegaskan bahwa kementeriannya memilih tidak masuk ke dalam substansi perkara demi menjaga etika penegakan hukum yang sedang berjalan di lembaga antirasuah.

Operasi senyap lembaga antirasuah di kantor BPN Kabupaten Bogor yang berlangsung sehari sebelumnya itu mendadak menjadi sorotan publik setelah menyasar pejabat setingkat direktur jenderal. "Isu yang terjadi kemarin, perlu kami sampaikan posisi kami di Kementerian ATR/BPN, tentunya kami yang ditanyakan dalam hal ini. Pertama, Kementerian ATR/BPN tentunya menghormati tindakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau APH (aparat penegak hukum) siapa pun," ujar Ossy.

Mengenai detail kronologi penangkapan maupun materi perkara yang melibatkan Lampri, Kementerian ATR/BPN secara tegas menyerahkan sepenuhnya kewenangan publikasi kepada penyidik. Ossy menilai tidak etis dan tidak elok apabila instansinya mendahului keterangan resmi dari aparat penegak hukum yang memegang kendali penuh atas informasi perkara tersebut.

Guna mengantisipasi guncangan internal akibat penindakan hukum ini, jajaran pimpinan Kementerian ATR/BPN langsung berkoordinasi untuk memastikan peningkatan integritas birokrasi. Ossy menjamin bahwa proses hukum yang menjerat pejabat eselon I tersebut tidak akan mengganggu kualitas pelayanan publik di sektor pertanahan.

Analisis Redaksi

Langkah Kementerian ATR/BPN yang memilih bersikap kooperatif sembari menahan diri untuk tidak mengomentari substansi perkara merupakan prosedur diplomasi birokrasi yang tepat. Namun, tertangkapnya pejabat setingkat Direktur Jenderal dalam operasi tangkap tangan KPK menjadi sinyal keras bahwa pengawasan internal pada sektor pengendalian dan penertiban tanah masih memiliki celah krusial.

Publik kini menunggu konstruksi perkara resmi yang bakal diumumkan KPK untuk melihat apakah kasus ini murni tindakan individu atau melibatkan jejaring kewenangan yang lebih luas. Bagi kementerian, ujian terberat saat ini adalah membuktikan bahwa janji pembenahan integritas benar-benar dijalankan secara substantif, bukan sekadar respons pemadam kebakaran di tengah sorotan kamera media.