WALHI Sebut Masker Pemerintah untuk Korban Karhutla Kalimantan Tak Standar

Lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan direspons pemerintah melalui pembagian masker kepada masyarakat terdampak, namun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mengungkapkan bahwa alat pelindung tersebut tidak memenuhi standar kesehatan yang layak.

Perwakilan WALHI Kalimantan Barat, Sri, pada Selasa (15/9), menyatakan bahwa masker yang dibagikan tidak sepadan dengan tingkat konsentrasi udara berbahaya dan sangat berbahaya yang melampaui angka 300, di mana seharusnya pemerintah mendistribusikan masker jenis N95 kepada warga.

Akibat distribusi masker yang tidak tepat tersebut, masyarakat sama sekali tidak mendapatkan perlindungan penuh dari ancaman asap pekat karhutla, sehingga penggunaan masker di lapangan hanya bersifat seremonial tanpa proteksi nyata bagi kesehatan paru-paru warga.

Kondisi ini kian mengkhawatirkan mengingat kasus ISPA di sejumlah provinsi di Kalimantan terus melonjak tajam, tercatat sepanjang bulan Januari hingga 22 Agustus 2026 di Kalimantan Barat saja telah mencapai 165.727 kasus yang menyerang hampir seluruh penduduk termasuk lansia, anak-anak, dan balita.

Situasi serupa juga terjadi di wilayah lain seperti Kalimantan Selatan dengan lebih dari 3.900 kasus serta Kalimantan Tengah di mana laporan khusus Agustus 2026 mencatat tambahan 3.963 kasus, menempatkan Kota Palangka Raya sebagai penyumbang tertinggi dengan 17.061 kasus.

Di tengah hantaman wabah ISPA ini, penanganan oleh pemerintah dinilai belum maksimal karena pemerintah Kalimantan Selatan dilaporkan tidak menanggung biaya rumah sakit warga terdampak, ditambah fasilitas posko kesehatan seperti Puskesmas yang terpantau tutup pada akhir pekan meskipun diinstruksikan siaga 24 jam.

Analisis Redaksi

Kritik tajam yang dilayangkan WALHI terhadap kualitas distribusi masker dan buruknya fasilitas pelayanan kesehatan di Kalimantan membuka mata kita bahwa respons penanggulangan bencana asap masih berjalan setengah hati. Pembagian masker yang tidak sesuai standar bukan sekadar persoalan teknis logistik, melainkan bentuk pengabaian terhadap keselamatan dasar warga di tengah darurat ekologis yang berulang setiap tahun.

Ketidaksiapan infrastruktur kesehatan, mulai dari Puskesmas yang tutup akhir pekan hingga ketiadaan jaminan biaya rumah sakit, menunjukkan absennya negara saat rakyat paling membutuhkan perlindungan. Jika pemerintah daerah terus bersikap reaktif dan mengandalkan birokrasi yang lamban, maka lonjakan kasus ISPA ini berpotensi menjelma menjadi krisis kemanusiaan yang lebih besar dan sistemik di tanah Borneo.