Setahun Purbaya di Kemenkeu: 5 Kontroversi hingga Pergantian ke Suahasil Nazara

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi berhenti menjabat setelah genap setahun memimpin Kementerian Keuangan, ditandai serangkaian kontroversi kebijakan dan gaya komunikasi yang memicu perdebatan publik hingga polemik dana Danantara menjelang pergantian kepemimpinan ke Suahasil Nazara pada Senin (14/9).

Purbaya dilantik pada 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Namun, masa jabatannya berakhir lebih awal setelah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Suahasil Nazara sebagai penggantinya. Selama sebelas bulan di kursi Bendahara Negara, lima isu utama mewarnai jejak kariernya.

1. Pernyataan Soal Gerakan 17+8: Anggap Remaja, Lalu Minta Maaf

Tak lama bersandang menteri, Purbaya menilai tuntutan Gerakan 17+8 hanya disuarakan sebagian kecil masyarakat dan akan mereda jika ekonomi tumbuh 7–8 persen. Pernyataan itu dinilai meremehkan aspirasi publik, memaksa Purbaya meminta maaf dan mengakui harus lebih berhati-hati berkomunikasi.

2. Penempatan Rp200 Triliun di Bank Himbara: Likuiditas vs Risiko Konglomerasi

Purbaya menggebrak dengan menempatkan dana pemerintah Rp200 triliun di bank-bank Himbara untuk menambah likuiditas dan mendorong kredit sektor produktif. Kebijakan ini menarik sorotan karena besaran dana masif. Ia bahkan meminta bank penerima tidak menyalurkan dana ke konglomerasi, langkah yang dinilai intervensionis oleh sejumlah pengamat.

3. Gaya "Koboi" vs Formalitas Sri Mulyani

Sejak awal, gaya komunikasi Purbaya yang blak-blakan kontras tajam dengan formalitas pendahulunya. Ia sendiri mengakui gaya bicara seperti "koboi" dan butuh waktu beradaptasi. Beberapa kali pernyataannya soal persoalan ekonomi justru jadi sorotan, bukan klarifikasi.

4. Utang Whoosh Rp79 Triliun: Alih Saham dan Tenor 80 Tahun

Persoalan utang Kereta Cepat Whoosh jadi kontroversi berat. Pemerintah merencanakan pengalihan 60 persen saham dari konsorsium KAI ke entitas pemerintah. Total utang ke China Development Bank capai US$4,5 miliar (Rp79,45 triliun, kurs Rp17.656) dengan restrukturisasi tenor 80 tahun. Pertanyaan kunci: siapa yang akhirnya menanggung beban utang dan implikasi risiko keuangan negara?

5. Polemik Dana Danantara Rp120 Triliun: Setoran yang Dibantah

Menjelang akhir masa jabatan, Purbaya menyatakan Danantara akan menyetorkan Rp120 triliun ke kas negara. Klaim ini langsung dibantah pimpinan Danantara yang menegaskan tidak ada kesepakatan setoran. Polemik ini jadi isu penutup yang mempertajam kekhawatiran investor soal konsistensi kebijakan fiskal.

Pergantian Purbaya terjadi di tengah tekanan pasar modal yang khawatir arah kebijakan ekonomi. Sejarah singkat jabatan ini jadi pengingat: di era ketidakpastian global, kredibilitas Bendahara Negara diukur bukan dari kecepatan gebrakan, tapi konsistensi narasi dan kejelasang angka.