PTBA Hilang Laba Rp14,5T karena DMO Melebihi 54%: ‘Tanggung Jawab Nasional Harus Dipikul Bersama’

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) harus mengorbankan potensi laba sebesar Rp14,5 triliun selama delapan tahun terakhir (2018–2025) karena melebihi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) hingga 54%, dua kali lipat dari batas minimum 25% yang ditetapkan pemerintah. Direktur Utama Bambang Ismawan mengungkap fakta ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI di Jakarta, Selasa (15/6/2026), sambil mengkritisi ketidakseragaman pelaksanaan DMO di kalangan perusahaan tambang lainnya.

Kewajiban DMO yang melebihi batas menjadi beban finansial tak terhindarkan bagi PTBA, perusahaan pembangkit batu bara terbesar di Indonesia yang hanya menguasai 2,88 miliar ton cadangan atau 9,01% dari total cadangan nasional (97,96 miliar ton). Data produksi Semester I-2026 menunjukkan 51% dari total 19,45 juta ton batu bara dialokasikan untuk pasar domestik—meliputi PLN, industri pupuk, semen, hingga pembangkit mulut tambang—sedangkan 49% sisanya diekspor ke Vietnam, Bangladesh, Kamboja, dan India. Hingga Agustus 2026, PTBA sudah menyuplai 12,8 juta ton untuk DMO, atau 45% dari target tahunan 17,7 juta ton.

Kecenderungan ini bukan hanya terjadi pada PTBA. Data dari Asosiasi Perusahaan Tambang Bahan Galian (APTEMI) menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan tambang swasta cenderung melanggar aturan DMO, sehingga PTBA—yang memiliki produksi peringkat kelima nasional—terpaksa menjadi penopang utama kebutuhan batu bara domestik. “DMO ini selalu menjadi persoalan karena perusahaan lain kurang mematuhi kewajiban,” ujar Bambang dalam RDP. Ia menegaskan bahwa ketidakseragaman pelaksanaan DMO membuat PTBA menjadi tanggung jawab utama penopang kebutuhan energi nasional.

Meski demikian, PTBA berhasil menggulirkan laba bersih sebesar Rp2,65 triliun pada Semester I-2026, naik 218% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan penjualan ekspor (5% menjadi 10,33 juta ton) dan kenaikan harga batu bara global. Namun, pendapatan total hanya sebesar Rp22,03 triliun (naik 8%), menunjukkan bahwa DMO yang berlebihan tetap menjadi penghambat profitabilitas.

Bambang menegaskan bahwa PTBA tidak memiliki pilihan selain mematuhi DMO, karena kebutuhan energi domestik harus terpenuhi. Namun, ia meminta pemerintah untuk mengatur DMO secara lebih fair, agar tanggung jawab nasional tidak hanya ditanggung oleh satu perusahaan. “Kami mohon dukungan supaya DMO dikelola secara adil, sehingga tanggung jawab ini dipikul bersama oleh perusahaan lainnya,” tandasnya.

Dampak dari ketidakseragaman pelaksanaan DMO tidak hanya berdampak pada PTBA, tetapi juga pada stabilitas pasokan energi nasional. Dengan cadangan yang terbatas dan produksi yang terpaksa dialokasikan lebih banyak untuk pasar domestik, PTBA harus beroperasi dengan margin keuntungan yang semakin tipis. Kondisi ini juga mengingatkan pada kebutuhan reformasi lebih dalam dalam pengelolaan sumber daya alam strategis agar tidak hanya menjadi beban bagi satu pihak.

Sementara itu, lonjakan laba PTBA pada Semester I-2026 juga menjadi bukti bahwa pasar global masih memberikan peluang bagi perusahaan tambang Indonesia. Namun, tanpa penyesuaian aturan DMO yang lebih merata, potensi laba yang hilang akibat kewajiban ini akan terus menjadi beban finansial yang tidak berkesudahan.

Dalam konteks kebutuhan energi yang terus meningkat, PTBA menjadi indikator bahwa sistem DMO masih perlu diperbaiki. Jika ketidakseragaman pelaksanaan DMO terus berlanjut, maka stabilitas pasokan energi domestik akan terus bergantung pada satu pemain utama, yang pada akhirnya akan membebani kinerja finansial perusahaan dan menurunkan daya saing industri.

Analisis Redaksi

Kasus PTBA bukan hanya tentang kebebasan bisnis, tetapi juga tentang keseimbangan kepentingan nasional. Ketika pemerintah menetapkan DMO sebagai kewajiban strategis, maka harus ada mekanisme pengawasan yang ketat agar tidak hanya satu perusahaan yang menanggung beban. Data menunjukkan bahwa PTBA telah konsisten memenuhi DMO melebihi batas, namun penyimpangan dari perusahaan lain membuat sistem ini tidak adil. Ini mengingatkan pada kebutuhan reformasi dalam pengelolaan sumber daya alam, agar tidak hanya satu pihak yang menjadi korban dari kebijakan yang seharusnya bersifat inklusif.

Dampak finansial yang ditimbulkan—Rp14,5 triliun hilang dalam delapan tahun—menunjukkan betapa besarnya biaya tidak langsung yang ditanggung oleh perusahaan. Namun, jika DMO tidak diatur dengan baik, maka potensi krisis pasokan energi di masa depan menjadi risiko yang nyata. PTBA, sebagai perusahaan dengan cadangan terbatas, harus terus menjadi penopang utama, sementara perusahaan lain tidak memenuhi kewajiban. Ini tidak hanya tidak adil, tetapi juga merugikan kepentingan nasional secara keseluruhan.

Langkah selanjutnya yang logis adalah pemerintah harus mengatur DMO secara lebih transparan, dengan mekanisme pengawasan yang independen dan sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban. Selain itu, perlu adanya diversifikasi cadangan agar tidak hanya satu perusahaan yang menjadi penopang utama. Jika tidak, maka PTBA akan terus menjadi korban dari kebijakan yang seharusnya melindungi kepentingan bersama.

Sebagai pembangkit energi terbesar di Indonesia, PTBA tidak hanya menjadi indikator keberhasilan industri, tetapi juga peringatan tentang ketidakseragaman pelaksanaan kebijakan. Tanpa perubahan yang signifikan, PTBA akan terus menjadi korban dari sistem yang tidak adil, sementara kebutuhan energi nasional tetap terancam.