Pemimpin Skotlandia, Wales, Irlandia Utara Tuntut Hak Referendum, Hambatan Hukum Masih Menghadang

Menteri Utama Skotlandia John Swinney, Menteri Utama Wales Rhun ap Iorwerth, dan Menteri Utama Irlandia Utara Michelle O'Neill bertemu pada Senin (14/9) dan sepakat menandatangani deklarasi bersama yang menuntut hak untuk menggelar referendum kemerdekaan dari Inggris. Pertemuan itu digelar usai Perdana Menteri Inggris Andy Burnham mengisyaratkan kemungkinan mengizinkan referendum jika terdapat "konsensus jelas" di masyarakat.

Asimetri Kerangka Hukum Konstitusional

Analisis hukum dari situs Diplomacy and Law menegaskan bahwa hukum internasional maupun konstitusional Inggris tidak memberikan hak unilateral yang identik bagi ketiga wilayah tersebut untuk keluar dari Britania Raya. Masing-masing memiliki jalur hukum yang berbeda dan tidak setara.

Skotlandia: Membutuhkan Perintah Pasal 30

Skotlandia hanya bisa mengadakan referendum yang sah melalui Peraturan Pasal 30 yang memodifikasi Lampiran 5 Undang-Undang Skotlandia, sebuah proses yang memerlukan persetujuan Parlemen Westminster. Parlemen Skotlandia saat ini tidak berwenang membuat undang-undang referendum secara sepihak. Pemerintah Skotlandia merilis rancangan RUU Referendum Kemerdekaan pada 8 Agustus 2026 dengan pertanyaan serupa referendum 2014. Rancangan tersebut diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat pada 22 Juni 2026 dan per 13 September 2026 belum menjadi undang-undang, dengan pembacaan kedua dijadwalkan 27 November 2026.

Wales: Tidak Ada Kewajiban Hukum untuk Referendum

Posisis Wales serupa. Undang-Undang Pemerintah Wales 2006 dan hukum internasional tidak mewajibkan Pemerintah Inggris mengesahkan referendum kemerdekaan meski dukungan publik tinggi. Argumen legitimasi demokratis tetap terpisah dari kewenangan hukum formal untuk menggelar pemungutan suara.

Irlandia Utara: Mekanisme Unik Berbasis Perjanjian Belfast

Irlandia Utara menempati posisi hukum yang berbeda. Perjanjian Belfast/Good Friday 1998 dan Undang-Undang Irlandia Utara 1998 menyediakan kerangka berbasis persetujuan untuk berubah status ke Irlandia yang bersatu. Proses ini melibatkan Menteri Dalam Negeri, persetujuan parlemen, pemungutan suara, dan implementasi legislatif lanjutan—mekanisme yang tidak dapat direproduksi di Skotlandia atau Wales.

Hukum Internasional Tidak Memberi Hak Sepihak

Penentuan nasib sendiri dalam hukum internasional saat ini tidak menciptakan kewajiban umum bagi Inggris Raya mengadakan referendum pemisahan di Skotlandia atau Wales. Pendapat penasihat Mahkamah Internasional Kehakiman (MKI) kasus Kosovo juga tidak menetapkan hak pemisahan diri unilateral untuk wilayah-wilayah tersebut.

Konteks: Meskipun Memorandum Cardiff yang direncanakan dapat memperkuat argumen politik bersama bahwa status konstitusional harus terbuka untuk pilihan demokratis, dokumen ini tidak memiliki kekuatan hukum untuk menciptakan kewenangan baru atau meniru mekanisme berbasis perjanjian Irlandia Utara di wilayah lain.

Pertanyaan Terkait

Apakah Skotlandia bisa menggelar referendum tanpa izin Westminster?
Tidak. Berdasarkan Undang-Undang Skotlandia, referendum kemerdekaan adalah urusan yang dicadangkan (reserved matter). Parlemen Skotlandia memerlukan Perintah Pasal 30 dari Westminster untuk mendapatkan kewenangan legislatif sementara.

Mengapa Irlandia Utara memiliki jalur yang berbeda?
Karena Perjanjian Belfast/Good Friday 1998 yang diakui secara internasional secara eksplisit mengatur prinsip persetujuan (consent principle), memungkinkan pemungutan suara batas (border poll) untuk persatuan dengan Irlandia jika tampak mayoritas mendukungnya.