Mendagri Desak Kepala Daerah Kawal Verifikasi 24 Ribu Kopdeskel

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendesak seluruh kepala daerah untuk segera menginstruksikan pemerintah desa agar menerbitkan surat persetujuan verifikasi dan validasi pembangunan Kopdeskel. Langkah strategis ini ditekankan Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (14/9), guna memastikan sekitar 24 ribu bangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah sesuai spesifikasi teknis sebelum memasuki tahap operasional penuh.

Prosedur Ketat dan Keterlibatan APIP

Tito menegaskan bahwa penerbitan surat persetujuan dari kepala desa tidak merepresentasikan pengesahan bahwa bangunan telah diterima atau sesuai spesifikasi. Dokumen tersebut semata-mata berfungsi sebagai izin legal agar tim gabungan dapat segera turun ke lapangan melakukan pemeriksaan fisik secara mendetail.

Dalam pelaksanaannya, proses audit mutu ini dikoordinasikan langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum serta Badan Pengawasan Keuangan dan BPKP. Mengingat keterbatasan jumlah personel teknis dari kedua lembaga tersebut, Tito menginstruksikan agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melalui inspektorat di tingkat kabupaten dan kota turut dilibatkan secara aktif di daerah masing-masing.

Sanksi Administratif dan Kerugian Daerah

Pemerintah pusat memperingatkan bupati dan wali kota agar tidak mengabaikan instruksi penugasan perangkat daerah dalam mengawal proses administratif ini. Kegagalan desa dalam menerbitkan surat persetujuan verifikasi dikhawatirkan justru akan merugikan daerah itu sendiri karena potensi ketidaksesuaian sarana, prasarana, hingga kendaraan operasional luput dari koreksi kontraktor.

Hasil temuan lapangan yang dicatat oleh tim pemeriksa nantinya akan dikembalikan kepada pihak pengembang untuk segera dilakukan perbaikan. Koordinasi lintas sektor ini turut dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta Menteri Koperasi Ferry Juliantono.