Bos Konsultan Tambang PT GR Terancam 6 Tahun Penjara Akibat Penggelapan PPN Rp3,3 Miliar

Direktur Utama PT GR berinisial ADW kini menghadapi ancaman pidana serius setelah diduga menggelapkan dana pajak senilai Rp3,32 miliar dalam kurun waktu Februari 2023 hingga Desember 2024. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Pusat telah menyerahkan tersangka beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat (11/9/2026) setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21.

Modus Operandi dan Penyalahgunaan Dana

Perusahaan jasa konsultan tambang yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga ini diketahui memiliki nilai transaksi atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) mencapai Rp38,42 miliar. Berdasarkan hasil penyidikan, PT GR telah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari para mitra bisnisnya, namun dana tersebut tidak disetorkan ke kas negara.

Alih-alih memenuhi kewajiban fiskal, tersangka ADW diduga menggunakan uang pajak tersebut untuk membiayai operasional perusahaan, melakukan pembayaran kepada pemasok, hingga melunasi utang usaha. Sebagai langkah pemulihan kerugian negara, penyidik telah menyita uang tunai sebesar Rp2 miliar yang nantinya akan diperhitungkan dalam persidangan.

Konsekuensi Hukum dan Efek Jera

Tersangka dijerat dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) jo. UU Cipta Kerja. ADW terancam sanksi penjara maksimal enam tahun dan denda paling banyak empat kali jumlah pajak terutang. Penegakan hukum ini menjadi peringatan keras bagi pelaku usaha agar tidak menyalahgunakan mandat pemungutan pajak sebagai modal kerja ilegal.

Praktik menggunakan dana Pajak Pertambahan Nilai untuk arus kas internal perusahaan adalah pelanggaran integritas yang fatal. Secara makro, tindakan ini tidak hanya menggerus penerimaan negara, tetapi juga merusak level playing field di industri jasa pertambangan, di mana kepatuhan pajak seharusnya menjadi indikator utama kesehatan fundamental sebuah korporasi.