Prabowo di KTT BRICS: Reformasi PBB Urgen, Tolak Mata Uang Jadi Senjata Ekonomi
Menyoroti perkembangan startup, bisnis lokal, dan ekonomi digital di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menuntut perombakan mendasar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar institusi itu benar-benar representatif dan responsif, sambil memperingatkan agar perdagangan serta mata uang tidak disalahgunakan sebagai alat tekanan politik. Pernyataan itu disampaikannya dalam sesi rapat terbatas KTT BRICS 2026 di New Delhi, India, Sabtu (12/9), di hadapan pemimpin besar seperti Vladimir Putin, Xi Jinping, dan Narendra Modi.
Prabowo menegaskan PBB harus tetap menjadi poros utama tata kelola global karena satu-satunya wadah yang menempatkan negara besar dan kecil pada derajat setara. "Agar PBB dapat menjalankan peran sentral tersebut secara efektif, PBB harus direformasi. PBB harus menjadi lebih representatif, lebih responsif, dan lebih mampu memberikan hasil nyata bagi masyarakat kita," tegasnya.
Kemandirian Energi dan Pangan Jadi Fondasi Kedaulatan
Di forum yang mewakili separuh populasi dunia dan porsi besar ekonomi global, Prabowo mengaitkan ketahanan nasional dengan kemampuan memenuhi kebutuhan pangan, mengamankan pasokan energi, serta menyediakan pendidikan berkualitas. Ia menolak dikte dari satu atau dua kekuatan besar, menekankan bahwa ketangguhan ekonomi adalah prasyarat kedaulatan yang sesungguhnya.
Presiden juga menggarisbawahi potensi kerja sama energi antar anggota BRICS untuk menghubungkan sistem energi guna mendorong perekonomian dan membangun ketahanan berkelanjutan.
Arsitektur Keuangan Global Harus Berpihak pada Global South
Sorotan tajam Prabowo tertuju pada reformasi arsitektur keuangan internasional. Ia secara tegas melarang instrumen perdagangan dan nilai tukar dijadikan senjata ekonomi. "Perdagangan dan mata uang tidak boleh dijadikan senjata. Keduanya harus lebih mampu merespons kebutuhan negara-negara berkembang, termasuk dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap sumber daya," ujarnya.
Prabowo mendorong mobilisasi sumber daya masif melalui BRICS untuk pembangunan infrastruktur, guna memperkuat kemandirian finansial Global South tanpa bergantung pada pihak luar. "Inilah jenis kekuatan kolektif yang kita butuhkan. Kekuatan yang tidak hanya tertulis di atas kertas, tetapi diterjemahkan menjadi peluang bagi masyarakat kita," pungkasnya.
Pertanyaan Terkait
Mengapa Prabowo menekankan reformasi PBB di forum BRICS?
Prabowo memandang PBB sebagai satu-satunya institusi universal yang memberikan kedudukan setara pada semua negara, namun membutuhkan perombakan agar efektif menghadapi dinamika global kompleks saat ini.
Apa artinya "perdagangan dan mata uang tidak boleh dijadikan senjata"?
Ini merujuk pada praktik sanksi sekunder, pemblokiran sistem pembayaran global (seperti SWIFT), atau manipulasi nilai tukar yang sering digunakan negara besar untuk menekan negara berkembang.
BERITA TERKAIT (Ekonomi & Pasar)

BPS Catat Surplus Neraca Dagang RI September 2025 Tembus US$3,36 Miliar, Melebihi Ekspektasi Ekonom

PLN Tetapkan Tarif Listrik Non-Subsidi Q4 2026 Tetap, Berikut Daftar 13 Golongan

Doha Jadi Pusat Perundingan Kritis: Iran dan Qatar Dorong Akhir Konflik AS-Israel
