Krisis BBM Lumpuhkan Mobilitas, Pemkot Makassar Terapkan Sekolah Daring

Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah darurat dengan memberlakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi seluruh pelajar dari tingkat PAUD, SD, hingga SMP mulai tanggal 12 hingga 19 September 2026. Kebijakan ini terpaksa diambil menyusul krisis antrean BBM yang mengular di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan melumpuhkan mobilitas warga selama sepekan terakhir.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menjelaskan bahwa instruksi sekolah daring ini merupakan respons cepat atas keluhan para orang tua murid. Kemacetan parah di sejumlah ruas jalan akibat kendaraan yang antre berjam-jam mendesak pemerintah untuk menekan mobilitas warga pada jam-jam sibuk sekolah.

"Langkah ini bagian dari respons Pemkot Makassar terhadap berbagai aspirasi dan masukan masyarakat, khususnya para orang tua murid yang turut merasakan dampak dari kondisi antrean BBM," ujar Wali Kota yang akrab disapa Appi, Sabtu (12/9). Kebijakan tersebut akan terus dievaluasi secara berkala seiring perkembangan pasokan energi di lapangan.

Faktor Pariwisata dan Isu Kenaikan Harga

Di sisi lain, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memberikan penjelasan terkait akar permasalahan yang memicu kelangkaan di tingkat konsumen. Sales Area Manager Retail Sulselbar, Rainier Axel Siegfried Parlindungan Gultom, mengungkapkan bahwa lonjakan permintaan dari sektor pariwisata dan logistik selama dua hingga tiga bulan terakhir turut memicu tingginya konsumsi energi.

Kendati demikian, Pertamina mengklaim pasokan Pertalite maupun LPG ke seluruh SPBU di Kota Makassar tetap disalurkan setiap hari tanpa ada pemutusan suplai. Fenomena antrean yang bahkan masih mengular hingga pukul 02.00 dan 03.00 dini hari diduga kuat diperparah oleh kepanikan warga akibat isu kenaikan harga.

Langkah Penguraian Antrean

Untuk meredam keresahan publik, Pertamina bersama instansi terkait menyiapkan sejumlah solusi taktis. Beberapa SPBU akan memperpanjang jam operasionalnya, sementara pengawasan ketat melibatkan aparat penegak hukum serta Dinas Perhubungan dikerahkan guna menertibkan kendaraan yang meluber hingga ke badan jalan.

"Kami butuh support dari pengawasan APH, dari Dishub untuk mengatur antrean yang terjadi sampai di luar SPBU, karena ini kami rasa sudah mengganggu ketertiban umum," tegas Rainier. Penambahan alokasi distribusi juga difokuskan pada wilayah-wilayah yang mencatat lonjakan kebutuhan LPG paling signifikan.

Pertanyaan Terkait

Kapan kebijakan sekolah daring di Makassar mulai diberlakukan?
Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi siswa PAUD hingga SMP di Kota Makassar berlaku mulai 12 hingga 19 September 2026.

Apa penyebab utama antrean BBM di Makassar menurut Pertamina?
Antrean dipicu oleh peningkatan permintaan dari sektor pariwisata dan logistik, serta kepanikan masyarakat akibat isu kenaikan harga BBM dan LPG.