Kebakaran Lahan Gambut 72 Ribu Ha Ancam Logistik Sawit, GAPKI Bantah Jadi Penyebab

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengaku tergerak membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda enam provinsi di Kalimantan dan Sumatra, sekaligus membantah tuduhan industri sawit sebagai pelaku pembakaran. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat luas lahan gambut terbakar mencapai 72 ribu hektare per awal September 2026.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menegaskan sebagian besar titik api berada di luar area konsesi perkebunan sawit. "HGU maupun izin perkebunan sawit belum disetujui, jadi bagaimana bisa perusahaan sawit membakar hutan untuk ditanam kelapa sawit?" tuturnya dalam wawancara Squawk Box CNBC Indonesia, Rabu (9/9/2026).

Dampak Logistik: Sungai Kering Paralisis Pengangkutan CPO

Meski kebun sawit milik anggota GAPKI belum terbakar, operasional terganggu serius. Eddy mengungkapkan kekeringan ekstrem menyebabkan sungai-sungai di wilayah konsesi mengering, menghambat pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) ke pabrik atau pelabuhan. Kendala logistik ini menjadi ancaman nyata bagi rantai pasok minyak sawit nasional di tengah musim kemarau panjang.

Partisipasi Pemadaman sebagai Tanggung Jawab Sosial

GAPKI menurunkan tim dan peralatan untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pemadaman, terutama di Kalimantan Tengah yang masih mencatat titik api tinggi. Langkah ini diframingkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial industri, bukan kewajiban hukum semata, mengingat kebakaran menyebar luas di area non-konsesi.

Pemerintah melalui BNPB terus mengkoordinasikan pemadaman lintas sektor. Data terbaru menunjukkan sebaran karhutla merata di provinsi-provinsi rawan seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Tengah, dan Selatan. Kondisi El Nino yang memperparah musim kemarau diprediksi akan memanjangkan musim api hingga akhir tahun.